Mengenai Perbankan Elektronik Contoh: kartu kredit, ATM ( Sofkill Perbankan )

perbankan berbasis teknologi informasi di industri perbankan

dewasa ini memberikan dampak efisiensi dan efektivitas yang luar biasa. Sebagai

contoh, adanya produk-produk electronic bankingseperti ATM, Kartu Kredit,

Kartu Debet, Internet Banking, SMS/mobile banking, phone banking, dll,

telah mendorong layanan perbankan menjadi relatif tidak terbatas, baik dari

sisi waktu maupun dari sisi jangkauan geografis. Hal ini pada gilirannya telah

meningkatkan volume dan nilai nominal transaksi keuangan di perbankan secara

sangat signifikan.

Berdasarkan data di Bank Indonesia, transaksi elektronik yang

dilakukan dengan menggunakan kartu (kartu kredit, kartu debet, ATM, kartu

ATM + debet) di Indonesia selama jangka waktu Januari s/d Agustus 2008,

jumlah transaksi yang terjadi adalah sebanyak 980,4 juta transaksi dengan nilai

nominal transaksi Rp1.463.000.000.000,- (satu triliun empat ratus enam puluh

tiga milyar rupiah), dan jumlah kartu yang beredar sebanyak 51,35 juta kartu

yang diterbitkan oleh 118 penyelenggara (53 penerbit kartu ATM, 20 penerbit

kartu kredit, 38 penerbit kartu ATM+Debet, dan 7 penerbit kartu prabayar).3

Pemanfaatan teknologi informasi bagi industri perbankan dalam inovasi

produk jasa bank juga dibayang-bayangi oleh potensi risiko kegagalan sistem

dan/atau risiko kejahatan elektronik (cybercrime) yang dilakukan oleh orang-

orang yang tidak bertanggungjawab. Kegagalan sistem dapat disebabkan karena

adanya kerusakan sistem (seperti misalnya server down), dan dalam skala luas

bisa disebabkan karena adanya bencana alam. Sementara itu, cybercrimeyang

terjadi pada industri perbankan di Indonesia cenderung meningkat di Indonesia.

seperti terjadinya identity theft, carding, hacking, cracking, phising, viruses,

cybersquating, ATM fraud, dll. Berdasarkan data Bank Indonesia, terdapat

peningkatan yang signifikan terkait penipuan E-Banking dalam 2 tahun terakhir.

Pada tahun 2006 terdapat volume laporan 57,766 dengan nilai

Rp. 36.500.000.000.000,- (tiga puluh enam triliun lima ratus milyar rupiah),

sedangkan pada tahun 2007 terdapat volume laporan 532.533 dengan nilai

Rp. 45.700.000.000.000,- (empat puluh lima triliun tujuh ratus milyar rupiah)4

II. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Elektronik

Transaksi yang dilakukan secara elektronik pada dasarnya adalah

perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan

memadukan jaringan sistem elektronik berbasiskan komputer dengan sistem

komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer

global atau internet (videPasal 1 angka 2 UU ITE).5

Hubungan hukum merupakan merupakan hubungan antara dua pihak

atau lebih (subyek hukum) yang mempunyai akibat hukum (menimbulkan hak

dan kewajiban) dan diatur oleh hukum. Dalam hal ini hak merupakan

kewenangan atau peranan yang ada pada seseorang (pemegangnya) untuk

berbuat atas sesuatu yang menjadi obyek dari haknya itu terhadap orang lain.

Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi atau dilaksanakan

oleh seseorang untuk memperoleh haknya atau karena telah mendapatkan

haknya dalam suatu hubungan hukum. Obyek hukum adalah sesuatu yang

berguna, bernilai, berharga bagi subyek hukum dan dapat digunakan sebagai

pokok hubungan hukum. Sedangkan subyek hukum adalah segala sesuatu yang

dapat menjadi pendukung hak dan kewajibannya atau memiliki kewenangan

hukum (rechtsbevoegdheid).

Dalam lingkup privat, hubungan hukum tersebut akan mencakup

hubungan antar individu, sedangkan dalam lingkup public, hubungan hukum

tersebut akan mencakup hubungan antar warga negara dengan pemerintah

maupun hubungan antar sesama anggota masyarakat yang tidak dimaksud untuk

tujuan-tujuan perniagaan, yang antara lain berupa pelayanan publik dan transaksi

informasi antar organisasi Pemerintahan.

Dalam kegiatan perniagaan, transaksi memiliki peran yang sangat

penting. Pada umumnya makna transaksi seringkali direduksi sebagai perjanjian

jual beli antar para pihak yang bersepakat untuk itu, padahal dalam perspektif

yuridis, terminologi transaksi tersebut pada dasarnya ialah keberadaan suatu

perikatan maupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Makna

yuridis transaksi pada dasarnya lebih ditekankan pada aspek materiil dari

hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak, bukan perbuatan hukumnya

secara formil. Oleh karena itu keberadaan ketentuan hukum mengenai perikatan

tetap mengikat walaupun terjadi perubahan media maupun perubahan tata cara

bertransaksi. Hal ini tentu saja terdapat pengecualian dalam konteks hubungan

hukum yang menyangkut benda tidak bergerak, sebab dalam konteks tersebut

perbuatannya sudah ditentukan oleh hukum, yaitu harus dilakukan secara

”terang” dan ”tunai”

Dalam lingkup keperdataan khususnya aspek perikatan, makna

transaksi tersebut akan merujuk keperdataan khususnya aspek perikatan, makna

transaksi hukum secara elektronik itu sendiri akan mencakup jual beli, lisensi,

asuransi, sewa dan perikatan-perikatan lain yang lahir sesuai dengan

perkembangan mekanisme perdagangan di masyarakat. Dalam lingkup publik,

maka hubungan hukum tersebut akan mencakup hubungan antara warga negara

dengan pemerintah maupun hubungan antar sesama anggota masyarakat yang

tidak dimaksudkan untuk tujuan-tujuan perniagaan. Mengenai definisi public,

dalam Black Law Dictionary disebutkan bahwa public is relating or

belonging to an entire community, state, or nation.

III. Kontrak Elektronik dan Kebebasan Berkontrak

Hubungan hukum dalam kontrak elektronik timbul sebagai perwujudan

dari kebebasan berkontrak, yang dikenal dalam KUH Perdata. Asas ini disebut

pula dengan freedom of contract atau laissez faire. Pasal 1338 KUHPerdata

menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku halnya

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Mengenai freedom

of contract ini, menarik untuk disimak apa yang dipaparkan oleh Aduru

Rajendra Prasad sebagai berikut :

“The freedom of contract doctrine is an extension of ‘one of the

most cherished aspects of individual liberty. It is nothing but leaving

the parties as the best judges of their own bargains and persuading.

Asas kebebasan berkontrak disebut dengan “sistem terbuka”, karena

siapa saja dapat melakukan perjanjian dan apa saja dapat dibuat dalam

perjanjian itu.

Dengan demikian perjanjian mempunyai kekuatan mengikat sama

dengan undang-undang, bagi mereka yang membuat perjanjian. Pengertian ini

mengandung makna bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang

melakukan perjanjian, sehingga pihak ketiga atau pihak luar tidak dapat menuntut

suatu hak berdasarkan perjanjian yang dilakukan pihak-pihak yang melakukan

perjanjian tersebut.

Meskipun demikian, terdapat pembatasan terhadap kebebasan

berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam Pasal

tersebut dinyatakan bahwa perjanjian sah, apabila didasarkan pada :

1. Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri (agreement);

2. Kecakapan dari pihak-pihak (Capacity);

3. Mengenai hal tertentu (Certainty of terms);

4. Suatu sebab yang halal (Consideration).

IV. Kontrak Elektronik dan Klausula Baku

Hubungan keperdataan antara para pihak dalam transaksi

elektronik dituangkan dalam dokumen elektronik dan mengikat para

pihak. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui

sistem elektronik.9 Dalam hal ini dokumen elektronik harus dipahami

sebagai bentuk kesepakatan para pihak, yang bukan hanya diformulasikan

dalam bentuk perjanjian elektronik namun juga dalam fitur-fitur yang

disediakan, seperti “I agree, I accept” sebagai bentuk persetujuan/kesepakatan.

Melihat formulasinya, maka kontrak elektronik tersebut merupakan perjanjian

baku.

Perjanjian dengan klausula baku atau Perjanjian Baku dikenal secara

beragam (standardized contract, standard contract). Perjanjian standar atau

perjanjian baku timbul karena adanya kebutuhan dalam praktek, karena

perkembangan perekonomian yang menyebabkan para pihak mencari format

yang lebih praktis. Biasanya salah satu pihak menyiapkan syarat-syarat yang

sudah distandarkan pada suatu format perjanjian yang telah dicetak, (formulir)

untuk kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk disetujui.

Pengertian klausula baku terdapat dalam Pasal 1 butir 10 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK),

yang menyatakan bahwa “Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan

dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara

sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau

perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Mengenai perjanjian dengan klausula baku, E.H Hodunas dalam AZ,

Nasution 10 memberikan batasan sebagai berikut : “Perjanjian dengan syarat-

syarat konsep tertulis yang dimuat dalam perjanjian yang masih akan dibuat,

yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan isinya terlebih dahulu”.

Sedangkan Az Nasution memaparkan bahwa perjanjian dengan klausula baku

merupakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu yang cenderung

lebih “menguntungkan” bagi pihak yang mempersiapkan atau merumuskannya.

Az Nasution berpendapat apabila dalam keadaan normal pelaksanaan

perjanjian diperkirakan akan terjadi sesuatu masalah, maka dipersiapkan sesuatu

untuk penyelesaiannya dalam perjanjian tersebut.11

Klausula-klausula yang telah ditetapkan dalam perjanjian disebut

sebagai syarat-syarat baku. Mengenai klausula baku, UU PK mengatur hal-

hal sebagai berikut : 12

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan / atau jasa yang ditujukan

untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku

pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;

b. Menyatakan pelaku usaha berhak menolak pengembalian barang yang

telah dibeli konsumen;

c. Menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang

yang dibayarkan atas barang atau jasa yang sudah dibeli oleh konsumen.

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala

tindakan sepihak berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen

secara angsuran;

e. Mengatur tentang pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau

jasa yang dibeli konsumen;

f. Memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa

atau harta konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berwujud

sebagai aturan baru, tambahan, lanjutan atau pengubahan lanjutan yang

dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan

jasa yang dibelinya;

h. Menyatakan konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk

pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap

barang yang dibeli secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau

bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas yang

pengungkapannya sulit dimengerti;

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen

atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.13

Selain klausula baku, terdapat pula klausula eksonerasi (exoneratie

clause), yaitu sebagai klausula untuk mengalihkan kewajiban atau

tanggungjawab pelaku usaha. Perjanjian eksonerasi membebaskan

tanggungjawab seseorang pada akibat hukum yang terjadi karena kurangnya

kewajiban yang diharuskan oleh perundang-undangan. Sebagai contoh adalah

ganti rugi dalam hal perbuatan ingkar janji. Dalam hal persyaratan eksonerasi

mencantumkan hal tersebut, maka ganti rugi tidak dijalankan.

V. Transaksi Elektronik dan Terjadinya Kesepakatan

Dalam pengertian konvensional, suatu transaksi terjadi jika terdapat

kesepakatan (dua orang atau lebih terhadap suatu hal) yang dapat dilakukan

secara tertulis maupun tidak tertulis. Kesepakatan tertulis lazim dituangkan dalam

suatu perjanjian yang ditanda-tangani oleh para pihak yang berkepentingan.

Tanda tangan membuktikan bahwa seseorang mengikatkan diri terhadap klasul-

klausul yang dituangkan dalam perjanjian tersebut.

Di dunia internet, kesepakatan terjadi secara elektronik. UU ITE

mengakui transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik yang

mengikat para pihak (videPasal 18 ayat (1)). Menjadi pertanyaan adalah kapan

suatu transaksi elektronik yang dilakukan melalui internet terjadi. Berdasarkan

Pasal 20 UU ITE, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi

yang dikirim oleh Pengirim diterima dan disetujui oleh Penerima. Namun

persetujuan tersebut harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara

elektronik (misalnya dengan mengirimkan email konfirmasi).

Pasal 20 UU ITE tersebut merupakan konsepsi dari pengaturan sistem

hukum civil law yang dianut oleh Eropa daratan. Pihak yang memberikan

penawaran (pengirim) adalah pihak yang mengiklankan barang/jasa melalui

internet (misalnya amazon.com). Mengenai hal tersebut, dalam sistem hukum

common law (Eropa continental) dikenal pengaturan mengenai invitation to

trade, tentang pelaku dalam transaksi elektronik. Namun demikian invitation

to trade dalam sistem hukum common law tersebut mengatur hal yang

sebaliknya, yaitu bahwa pihak yang dianggap memberikan penawaran adalah

calon pembeli barang/jasa, dan pihak penerima adalah pihak yang mengiklankan

barang/jasa di internet (amazon.com). Berkenaan dengan transaksi elektronik

secara borderless. Dengan demikian, sangat perlu diperhatikan mengenai para

pihak yang akan bertransaksi beserta sistem hukum yang akan diberlakukan,

karena akan terkait dengan konsekuensi hukum. Berkenaan dengan hal tersebut,

UU ITE telah mengatur mengenai pilihan hukum, yaitu bahwa para pihak

memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi

elektronik internasional yang dibuatnya. Jika para pihak tidak melakukan pilihan

hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan

pada asas hukum perdata internasional (vide Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3)

UU ITE).

VI. Prinsip-prinsip Pertanggung Jawaban

Edmon Makarim dalam bukunya pengantar Hukum Telematika

mengemukakan beberapa prinsip tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum

yang dibedakan sebagai berikut :

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (fault

liability/liability based on fault)

Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintai

pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang

dilakukannya. Prinsip ini tergambar dalam ketentuan Pasal 1365, Pasal

1366 dan Pasal 1367 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata

mengharuskan adanya 4 (empat) unsur pokok untuk dapat dimintai

pertanggungjawaban hukum dalam perbuatan melawan hukum, yaitu adanya

perbuatan, unsur kesalahan, kerugian yang diderita, dan hubungan kausalita

antara kesalahan dan kerugian.

Pengertian perbuatan melawan hukum yang lebih luas dapat dilihat dalam

yurisprudensi Arrest Hoge Raad kasus Cohen-Lindenbaum, yaitu suatu

perbuatan melawan (onrechmatige daad) sebagai suatu perbuatan atau

kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau atau bertentangan

dengan kesusilaan dan keharusan dalam pergaulan hidup. Dengan demikian

terdapat 4 (empat) unsur suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan

melawan hukum, yaitu :

a. perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

b. bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri;

c. bertentangan dengan kesusilaan;

d. bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan

masyarakat.

Berkenaan dengan prinsip ini, akan mengemuka persoalan mengenai

”subyek hukum pelaku kesalahan” (Pasal 1367 KUH Perdata). Dalam

doktrin hukum dikenal adanya vicorious liabilitydan corporate liability.

Vicorious liabilitymerupakan pertanggung jawaban atas kesalahan orang

yang berada dibawah pengawasan majikan. Jika orang tersebut dipindahkan

pada penguasaan pihak lain, maka tanggung jawabnya juga beralih kepada

pihak lain tersebut. Sementara itu corporate liabilitylebih menekankan

pada tanggung jawab lembaga/korporasi terhadap tenaga yang

dipekerjakannya. Misalnya hubungan hukum antara bank nasabah, semua

tanggung jawab atas pekerjaan pegawai bank yang dilakukan di bank

tersebut adalah menjadi beban tanggung jawab bank.

3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip kedua dan hanya dikenal

dalam lingkup transaksi yang sangat terbatas yang secara common sense

dapat dibenarkan. Misalnya seseorang yang minum air di kali tanpa dimasak

terlebih dahulu, apabila sakit tidak dapat menuntut pabrik yang terletak

disekitar sungai tersebut. Seharusnya ia memasak air itu terlebih dahulu.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (strict liability).

Prinsip ini menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dihukum atas dasar

perilaku berbahaya yang merugikan (harmful conduct) tanpa

mempersoalkan ada tidaknya kesengajaan (intention) atau kelalaian

(negligence). Prinsip ini menegaskan hubungan kausalitas antara subyek

yang bertanggung jawab dan kesalahan dibuatnya, dengan memperhatikan

adanya force majeur sebagai faktor yang dapat melepaskan diri dari

tanggung jawab.

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlidungan konsumen

diterapkan pada produsen yang memasarkan produk cacat sehingga dapat

merugikan konsumen (product liability).

5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip ini sering dipakai pelaku usaha untuk membatasi beban tanggung

jawab yang seharusnya ditanggung oleh mereka, yang umumnya dikenal

dengan pencantuman klausa ekonerasi dalam perjanjian standar yang

dibuatnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bentuk-bentuk tanggung

jawab dari pelaku usaha yang terdapat dalam UUPK adalah sebagai berikut:

1. Contractual liability

Yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari

pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat

mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau memanfaatkan

jasa yang diberikannya.

2. Product liability

Adalah tanggung jawab perdata secara langsung (strict liability) dari

pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan

produk yang dihasilkannya. Pertanggung jawaban ini diterapkan dalam

hal tidak terdapat hubungan perjanjian (no privity of contract) antara

pelaku usaha dan konsumen

3. Professional liability

Dalam hal hubungan perjanjian merupakan prestasi yang terukur

sehingga merupakan perjanjian hasil, tanggung jawab pelaku usaha

didasarkan pada pertanggung jawaban profesional yang menggunakan

tanggung jawab perdata atas perjanjian/kontrak (contractual liability)

dari pelaku usaha sebagai pemberi jasa atas kerugian yang dialami

konsumen.

4. Criminal liability

Dalam hubungan pelaku usaha dengan negara dalam memelihara

keamanan masyarakat, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada

pertanggungjawaban pidana (criminal liability).14

VII. Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik – Elektronik

dalam Transaksi Electronic Banking (e-banking)

Bank adalah lembaga kepercayaan, dalam menjalankan kegiatan

electronic banking (e-banking) harus pula diselenggarakan dengan

memperhatikan ketentuan maupun prinsip-prinsip kehati-hatian dan manajemen

risiko terkait penyelenggaraan e-bankingkhususnya risiko reputasi dan risiko

hukum.

E-banking merupakan delivery channel dalam industri perbankan,

dan hubungan keperdataan yang timbul terkait e-bankingberupa hubungan

rekening antara bank dan nasabahnya. Dalam hal ini, permasalahan hukum

akan timbul apabila transaksi elektronik yang dilakukan gagal, siapakah yang

harus bertanggung jawab terhadap kegagalan transaksi tersebut ?.

Pemahaman mengenai bentuk tanggung jawab para pelaku dimulai dari

adanya hubungan hukum yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam suatu

perikatan. Hubungan hukum antara penyedia jasa dan konsumen (nasabah)

pada akhirnya melahirkan suatu hak dan kewajiban yang mendasari terciptanya

suatu tanggung jawab.15

Mengenai permasalahan pertanggungjawaban, beberapa negara telah

mengatur, sebagai berikut :

1. Di Amerika Serikat, Electronic Fund TrasferAct 1978 (EFTA) mengatur

kerangka dasar penetapan hak, kewajiban dan tanggung jawab peserta