Artikel Manufaktur

Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan peralatan dan suatu medium proses untuk transformasi bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual. Upaya ini melibatkan semua proses antara yang dibutuhkan untuk produksi dan integrasi komponen-komponen suatu produk. Beberapa industri, seperti produsen semikonduktor dan baja, juga menggunakan istilah fabrikasi atau pabrikasi. Sektor manufaktur sangat erat terkait dengan rekayasa atau teknik.

Seringkali dikatakan bahwa jasa memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari barang atau produk –produk manufaktur.

Empat karakteristik yang paling sering dijumpai dalam jasa dan pembeda dari barang pada umumnya adalah :

1.Tidak berwujud
2.Heteregonitas
3.Tidak dapat dipisahkan
4.Tidak tahan lama

Jasa tidak mungkin disimpan dalam persediaan. Artinya, jasa tidak bisa disimpan, dijual kembali kepada orang lain, atau dikembalikan kepada produsen jasa dimana ia membeli jasa.

Bisnis Jasa
Contoh dari bisnis jasa yang perkembangannya cukup pesat adalah:
1. Bisnis jasa: konsultan, keuangan, perbankan
2. Perdagangan jasa: eceran, pemeliharaan dan perbaikan
3. Jasa infrastruktur: komunikasi, transportasi
4. Jasa personal/sosial: restoran, perawatan kesehatan
5. Administrasi umum: pendidikan, pemerintah.

Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual.

Arti Definsisi/Pengertian Produksi, Manufaktur & Operasi Pada Perusahaan Barang dan Jasa

Pengertian produksi, manufaktur dan operasi pada perusahaan memang agak mirip-mirip tetapi tidak sama. Terdapat perbedaan pada masing-masing pengertian yang perlu dipahami oleh seseorang yang ingin mendalami manajemen perusahaan.

1. Definisi / Pengertian Produksi

Produksi adalah merupakan keseluruhan dari proses produksi barang dan jasa pada perusahaan yang meliputi pencarian ide, perencanaan deain teknis dan juga pengerjaan.

2. Definisi / Pengertian Manufaktur

Manufaktur adalah proses fisik dalam produksi barang non jasa. Contoh manufaktur adalah seperi pembuatan minyak urut di mana jasa pijit yang menggunakan minyak urut tersebut tidak termasuk dalam perusahaan manufaktur.

3. Definisi / Pengertian Operasi (Operasional)

Operasi adalah kesatuan kegiatan dari keseluruhan fungsi yang ada di perusahaan untuk melaksanakan rencana strategis untuk dapat terus bertahan dan beroperasi. Kegiatan produksi dan manufaktur adalah bagian dari fungsi operasi. Pada umumnya terdiri atas berbagai fungsi seperti pembelian, pengelolaan material, produksi, kontrol persediaan, kontrol kualitas output dan pemeliharaan.

Perekonomian Indonesia pada saat ini mulai mengarah pada pemulihan krisis ekonomi

yang tercermin dari membaiknya kondisi ekonomi makro dengan indikator

terkendalinya inflasi, stabilnya nilai tukar terhadap nilai mata uang asing khususnya

dolar Amerika Serikat, rendahnya suku bunga bank dsb. Sejalan dengan kemajuan itu,

sektor industri pun mengalami perbaikan kinerja, baik dalam hal pertumbuhan,

kontribusi, maupun peranannya. Meskipun ada perbaikan yang cukup berarti, harus

diakui bahwa peran sektor industri dalam ekonomi nasional, serta sektor riil lainnya

masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sebelum krisis.

Sementara itu dalam rangka mempercepat pembangunan, membangun

kemandirian, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah dengan

cara memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola seluruh

potensi sumber daya agar tercipta kegiatan ekonomi yang produktif, maka oleh

pemerintah diterbitkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.

25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Kewenangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Dalam kenyataannya kedua Undang-Undang itu belum sepenuhnya bisa berjalan

sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan di beberapa sektor pembangunan maupun di

beberapa daerah justru timbul dampak yang kurang menguntungkan. Hal ini disebabkan

oleh beberapa faktor antara lain belum adanya kesamaan persepsi tentang otonomi

daerah, adanya perbedaan kepentingan dan ego-kedaerahan, dan masih terdapat

kelemahan pada peraturan perundang-undangan tersebut, di samping masih adanya

perbedaan cara pandang atau kepentingan antara pusat dengan daerah. Oleh sebab itu

Undang-Undang tersebut saat ini telah disempurnakan dengan terbitnya UU No. 32

Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 yang diharapkan dapat menghilangkan

berbagai permasalahan dimaksud serta dapat menggairahkan daerah untuk

menumbuhkan berbagai kegiatan ekonomi yang lebih dinamis.

Di sisi lain, bersamaan dengan kondisi negara yang belum stabil karena sedang

mengarah ke perbaikan itu, ternyata globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia bergerak

begitu cepat, dan sayangnya negara-negara majulah yang cenderung lebih banyak

memanfaatkan kesempatan dibandingkan dengan negara-negara sedang berkembang.

Hal ini dimungkinkan karena negara maju jauh lebih siap menghadapi era globalisasi,

dibandingkan dengan negara berkembang. Salah satu faktor yang juga sering menekan

dan berpotensi merugikan negara-negara berkembang karena ketidaksiapannya tersebut

yaitu adanya isu-isu baru yang mempengaruhi kegiatan industri, antara lain adalah

pengkaitan isu demokrasi, penanganan hak-hak azasi manusia (HAM), perburuhan,

lingkungan hidup, dsb.

Dalam situasi yang seperti itu, maka untuk mempercepat proses industrialisasi,

menjawab tantangan dari dampak negatif gerakan globalisasi dan liberalisasi ekonomi

dunia, serta mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, pembangunan

industri nasional memerlukan arahan dan kebijakan yang jelas. Kebijakan yang mampu

menjawab pertanyaan, arah dan bangun industri Indonesia dalam jangka menengah,

maupun jangka panjang. Penyusunan dan penetapan arah dan kebijakan tersebut

memerlukan keterlibatan dan kesepakatan bersama dari seluruh potensi bangsa

sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Amanat konstitusi harus dijabarkan sebagai pesan agar pembangunan industri

dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi didasarkan pada upaya

pendayagunaan seluruh potensi dan ragam sumber daya ekonomi yang dimiliki bangsa

secara optimal dan arif, agar mampu menjadi wahana bagi upaya peningkatan

kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, pembangunan industri yang telah berjalan dengan baik

selama ini harus diakui belum mampu menghasilkan atau mewujudkan bangun industri

yang tangguh dan berakar dari keunggulan kualitas Sumber Daya Alam (SDM) dan

potensi kekayaan sumber daya yang dimiliki.

Tanpa adanya arah dan kebijakan industri nasional yang disepakati bersama,

maka perkembangan industri akan tumbuh secara alami tanpa kejelasan bentuk bangun

industri yang akan terjadi, karena beberapa hal:

▪ Secara internal masih terdapat gejala keinginan sektoral yang bersifat individual

(belum terkonsolidasi), belum saling mengisi dan bersinergi;

▪ Secara eksternal akan berlaku kaidah pasar bebas, yaitu pasar dunia dengan

kendaraan globalisasi dan liberalisasi akan memaksakan kehendak dan mendistorsi

kepentingan nasional. Hal itu dimaksudkan agar sesuai dengan kehendak mereka,

atau mematikan daya aspirasi, kreativitas, dan motivasi bangsa kita.

Keadaan demikian akan menimbulkan dampak pemborosan sumber daya

pembangunan (inefisiensi) dan tidak terwujudnya tujuan pembangunan industri yang

diinginkan. Oleh sebab itu mengacu pengalaman beberapa negara lain bahwa mereka

berhasil memajukan industrinya, karena adanya suatu kebijakan industri nasional yang

didukung bersama oleh seluruh potensi bangsa secara konsisten. Dengan demikian

pembangunan industrinya akan lebih mudah mencapai keberhasilan, serta meredam

tekanan-tekanan yang datang dari eksternal.

Untuk itu pemerintah merasa perlu memiliki suatu Kebijakan Pembangunan

Industri Nasional, yang komprehensif, dan disepakati oleh berbagai pihak terkait seperti

dunia usaha, lembaga pendidikan, lembaga litbang, lembaga keuangan dan masyarakat

luas lainnya.

Dalam kerangka inilah buku ini disusun bersama seluruh pihak terkait sebagai

dokumen politik mengenai Kebijakan Pembangunan Industri Nasional yang disepakati

dan mengikat seluruh potensi bangsa, agar dapat segera mewujudkan terbangunnya

industri nasional yang tangguh dan maju dalam menghadapi era globalisasi dan

liberalisasi ekonomi dunia.

Meskipun pengertian Industri Nasional yang tangguh ditujukan untuk mencakup

kemampuan produksi nasional di semua sektor (primer, sekunder dan tersier), namun

lingkup kebijakan yang dirumuskan dalam buku ini sengaja dibatasi hanya untuk

menampilkan kebijakan pembangunan untuk Sektor Industri Pengolahan/

Batasan dan Pengertian

Industri Pengolahan/Manufaktur, adalah semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan

barang dan jasa yang bukan tergolong produk primer. Yang dimaksudkan dengan

produk primer adalah produk-produk yang tergolong bahan mentah, yang dihasilkan

oleh kegiatan eksploitasi sumber daya alam hasil pertanian, kehutanan, kelautan dan

pertambangan, dengan kemungkinan mencakup produk pengolahan-awal sampai

dengan bentuk dan spesifikasi teknis yang standar dan lazim diperdagangkan sebagai

produk primer2.

Jasa Industri yang terkait erat dengan industri pengolahan/manufaktur adalah:

• Jasa teknik yang mendukung terbangunnya instalasi produksi/pabrik, ataupun

dibuatnya alat-produksi yang siap menghasilkan jasa yang bisa dijual (alat

transportasi), yaitu jasa konsultansi pembangunan proyek industri, jasa desain &

engineering pabrik (rancang-bangun pabrik/kapal laut/kapal terbang/kereta

api/mobil), dan jasa konstruksi pabrik.

• Jasa teknik yang menunjang pembuatan alat/mesin produksi, yaitu desain dan

rekayasa mesin/peralatan pabrik.

• Jasa teknik yang menunjang pembuatan bahan konstruksi dasar, misalnya jasa

litbang industri, jasa pengujian mutu bahan/barang, jasa kalibrasi alat-ukur.

• Jasa teknik yang menunjang kegiatan produksi industri (di masa operasi), seperti

jasa inspeksi teknik, jasa pengujian mutu (bahan baku, produk, limbah industri), jasa

pemeliharaan pabrik, jasa konsultansi teknik industri, dsb

website : http://www.depperin.go.id/kebijakan/05KPIN-Bab1.pdf

portal.pi-umkm.net/umkm.php?mod=manufaktur

id.wikipedia.org/wiki/Manufaktur

id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Perusahaan_manufaktur

organisasi.org/arti-definsisi-pengertian-produksi-manufaktur-operasi-pada-perusahaan-barang-dan-jasa

id.answers.yahoo.com › Ilmu SosialEkonomi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s