Mengenai Perbankan Elektronik Contoh: kartu kredit, ATM ( Sofkill Perbankan )

perbankan berbasis teknologi informasi di industri perbankan
dewasa ini memberikan dampak efisiensi dan efektivitas yang luar biasa. Sebagai
contoh, adanya produk-produk electronic bankingseperti ATM, Kartu Kredit,
Kartu Debet, Internet Banking, SMS/mobile banking, phone banking, dll,
telah mendorong layanan perbankan menjadi relatif tidak terbatas, baik dari
sisi waktu maupun dari sisi jangkauan geografis. Hal ini pada gilirannya telah
meningkatkan volume dan nilai nominal transaksi keuangan di perbankan secara
sangat signifikan.
Berdasarkan data di Bank Indonesia, transaksi elektronik yang
dilakukan dengan menggunakan kartu (kartu kredit, kartu debet, ATM, kartu
ATM + debet) di Indonesia selama jangka waktu Januari s/d Agustus 2008,
jumlah transaksi yang terjadi adalah sebanyak 980,4 juta transaksi dengan nilai
nominal transaksi Rp1.463.000.000.000,- (satu triliun empat ratus enam puluh
tiga milyar rupiah), dan jumlah kartu yang beredar sebanyak 51,35 juta kartu
yang diterbitkan oleh 118 penyelenggara (53 penerbit kartu ATM, 20 penerbit
kartu kredit, 38 penerbit kartu ATM+Debet, dan 7 penerbit kartu prabayar).3
Pemanfaatan teknologi informasi bagi industri perbankan dalam inovasi
produk jasa bank juga dibayang-bayangi oleh potensi risiko kegagalan sistem
dan/atau risiko kejahatan elektronik (cybercrime) yang dilakukan oleh orang-
orang yang tidak bertanggungjawab. Kegagalan sistem dapat disebabkan karena
adanya kerusakan sistem (seperti misalnya server down), dan dalam skala luas
bisa disebabkan karena adanya bencana alam. Sementara itu, cybercrimeyang
terjadi pada industri perbankan di Indonesia cenderung meningkat di Indonesia.
seperti terjadinya identity theft, carding, hacking, cracking, phising, viruses,
cybersquating, ATM fraud, dll. Berdasarkan data Bank Indonesia, terdapat
peningkatan yang signifikan terkait penipuan E-Banking dalam 2 tahun terakhir.
Pada tahun 2006 terdapat volume laporan 57,766 dengan nilai
Rp. 36.500.000.000.000,- (tiga puluh enam triliun lima ratus milyar rupiah),
sedangkan pada tahun 2007 terdapat volume laporan 532.533 dengan nilai
Rp. 45.700.000.000.000,- (empat puluh lima triliun tujuh ratus milyar rupiah)4
II. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Elektronik
Transaksi yang dilakukan secara elektronik pada dasarnya adalah
perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan
memadukan jaringan sistem elektronik berbasiskan komputer dengan sistem
komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer
global atau internet (videPasal 1 angka 2 UU ITE).5
Hubungan hukum merupakan merupakan hubungan antara dua pihak
atau lebih (subyek hukum) yang mempunyai akibat hukum (menimbulkan hak
dan kewajiban) dan diatur oleh hukum. Dalam hal ini hak merupakan
kewenangan atau peranan yang ada pada seseorang (pemegangnya) untuk
berbuat atas sesuatu yang menjadi obyek dari haknya itu terhadap orang lain.
Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi atau dilaksanakan
oleh seseorang untuk memperoleh haknya atau karena telah mendapatkan
haknya dalam suatu hubungan hukum. Obyek hukum adalah sesuatu yang
berguna, bernilai, berharga bagi subyek hukum dan dapat digunakan sebagai
pokok hubungan hukum. Sedangkan subyek hukum adalah segala sesuatu yang
dapat menjadi pendukung hak dan kewajibannya atau memiliki kewenangan
hukum (rechtsbevoegdheid).
Dalam lingkup privat, hubungan hukum tersebut akan mencakup
hubungan antar individu, sedangkan dalam lingkup public, hubungan hukum
tersebut akan mencakup hubungan antar warga negara dengan pemerintah
maupun hubungan antar sesama anggota masyarakat yang tidak dimaksud untuk
tujuan-tujuan perniagaan, yang antara lain berupa pelayanan publik dan transaksi
informasi antar organisasi Pemerintahan.
Dalam kegiatan perniagaan, transaksi memiliki peran yang sangat
penting. Pada umumnya makna transaksi seringkali direduksi sebagai perjanjian
jual beli antar para pihak yang bersepakat untuk itu, padahal dalam perspektif
yuridis, terminologi transaksi tersebut pada dasarnya ialah keberadaan suatu
perikatan maupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Makna
yuridis transaksi pada dasarnya lebih ditekankan pada aspek materiil dari
hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak, bukan perbuatan hukumnya
secara formil. Oleh karena itu keberadaan ketentuan hukum mengenai perikatan
tetap mengikat walaupun terjadi perubahan media maupun perubahan tata cara
bertransaksi. Hal ini tentu saja terdapat pengecualian dalam konteks hubungan
hukum yang menyangkut benda tidak bergerak, sebab dalam konteks tersebut
perbuatannya sudah ditentukan oleh hukum, yaitu harus dilakukan secara
”terang” dan ”tunai”
Dalam lingkup keperdataan khususnya aspek perikatan, makna
transaksi tersebut akan merujuk keperdataan khususnya aspek perikatan, makna
transaksi hukum secara elektronik itu sendiri akan mencakup jual beli, lisensi,
asuransi, sewa dan perikatan-perikatan lain yang lahir sesuai dengan
perkembangan mekanisme perdagangan di masyarakat. Dalam lingkup publik,
maka hubungan hukum tersebut akan mencakup hubungan antara warga negara
dengan pemerintah maupun hubungan antar sesama anggota masyarakat yang
tidak dimaksudkan untuk tujuan-tujuan perniagaan. Mengenai definisi public,
dalam Black Law Dictionary disebutkan bahwa public is relating or
belonging to an entire community, state, or nation.
III. Kontrak Elektronik dan Kebebasan Berkontrak
Hubungan hukum dalam kontrak elektronik timbul sebagai perwujudan
dari kebebasan berkontrak, yang dikenal dalam KUH Perdata. Asas ini disebut
pula dengan freedom of contract atau laissez faire. Pasal 1338 KUHPerdata
menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku halnya
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Mengenai freedom
of contract ini, menarik untuk disimak apa yang dipaparkan oleh Aduru
Rajendra Prasad sebagai berikut :
“The freedom of contract doctrine is an extension of ‘one of the
most cherished aspects of individual liberty. It is nothing but leaving
the parties as the best judges of their own bargains and persuading.
Asas kebebasan berkontrak disebut dengan “sistem terbuka”, karena
siapa saja dapat melakukan perjanjian dan apa saja dapat dibuat dalam
perjanjian itu.
Dengan demikian perjanjian mempunyai kekuatan mengikat sama
dengan undang-undang, bagi mereka yang membuat perjanjian. Pengertian ini
mengandung makna bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang
melakukan perjanjian, sehingga pihak ketiga atau pihak luar tidak dapat menuntut
suatu hak berdasarkan perjanjian yang dilakukan pihak-pihak yang melakukan
perjanjian tersebut.
Meskipun demikian, terdapat pembatasan terhadap kebebasan
berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam Pasal
tersebut dinyatakan bahwa perjanjian sah, apabila didasarkan pada :
1. Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri (agreement);
2. Kecakapan dari pihak-pihak (Capacity);
3. Mengenai hal tertentu (Certainty of terms);
4. Suatu sebab yang halal (Consideration).
IV. Kontrak Elektronik dan Klausula Baku
Hubungan keperdataan antara para pihak dalam transaksi
elektronik dituangkan dalam dokumen elektronik dan mengikat para
pihak. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui
sistem elektronik.9 Dalam hal ini dokumen elektronik harus dipahami
sebagai bentuk kesepakatan para pihak, yang bukan hanya diformulasikan
dalam bentuk perjanjian elektronik namun juga dalam fitur-fitur yang
disediakan, seperti “I agree, I accept” sebagai bentuk persetujuan/kesepakatan.
Melihat formulasinya, maka kontrak elektronik tersebut merupakan perjanjian
baku.
Perjanjian dengan klausula baku atau Perjanjian Baku dikenal secara
beragam (standardized contract, standard contract). Perjanjian standar atau
perjanjian baku timbul karena adanya kebutuhan dalam praktek, karena
perkembangan perekonomian yang menyebabkan para pihak mencari format
yang lebih praktis. Biasanya salah satu pihak menyiapkan syarat-syarat yang
sudah distandarkan pada suatu format perjanjian yang telah dicetak, (formulir)
untuk kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk disetujui.
Pengertian klausula baku terdapat dalam Pasal 1 butir 10 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK),
yang menyatakan bahwa “Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan
dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara
sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau
perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.
Mengenai perjanjian dengan klausula baku, E.H Hodunas dalam AZ,
Nasution 10 memberikan batasan sebagai berikut : “Perjanjian dengan syarat-
syarat konsep tertulis yang dimuat dalam perjanjian yang masih akan dibuat,
yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan isinya terlebih dahulu”.
Sedangkan Az Nasution memaparkan bahwa perjanjian dengan klausula baku
merupakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu yang cenderung
lebih “menguntungkan” bagi pihak yang mempersiapkan atau merumuskannya.
Az Nasution berpendapat apabila dalam keadaan normal pelaksanaan
perjanjian diperkirakan akan terjadi sesuatu masalah, maka dipersiapkan sesuatu
untuk penyelesaiannya dalam perjanjian tersebut.11
Klausula-klausula yang telah ditetapkan dalam perjanjian disebut
sebagai syarat-syarat baku. Mengenai klausula baku, UU PK mengatur hal-
hal sebagai berikut : 12
(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan / atau jasa yang ditujukan
untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku
pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
b. Menyatakan pelaku usaha berhak menolak pengembalian barang yang
telah dibeli konsumen;
c. Menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang
yang dibayarkan atas barang atau jasa yang sudah dibeli oleh konsumen.
d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala
tindakan sepihak berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen
secara angsuran;
e. Mengatur tentang pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau
jasa yang dibeli konsumen;
f. Memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa
atau harta konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berwujud
sebagai aturan baru, tambahan, lanjutan atau pengubahan lanjutan yang
dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan
jasa yang dibelinya;
h. Menyatakan konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk
pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap
barang yang dibeli secara angsuran.
(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau
bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas yang
pengungkapannya sulit dimengerti;
(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen
atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.13
Selain klausula baku, terdapat pula klausula eksonerasi (exoneratie
clause), yaitu sebagai klausula untuk mengalihkan kewajiban atau
tanggungjawab pelaku usaha. Perjanjian eksonerasi membebaskan
tanggungjawab seseorang pada akibat hukum yang terjadi karena kurangnya
kewajiban yang diharuskan oleh perundang-undangan. Sebagai contoh adalah
ganti rugi dalam hal perbuatan ingkar janji. Dalam hal persyaratan eksonerasi
mencantumkan hal tersebut, maka ganti rugi tidak dijalankan.
V. Transaksi Elektronik dan Terjadinya Kesepakatan
Dalam pengertian konvensional, suatu transaksi terjadi jika terdapat
kesepakatan (dua orang atau lebih terhadap suatu hal) yang dapat dilakukan
secara tertulis maupun tidak tertulis. Kesepakatan tertulis lazim dituangkan dalam
suatu perjanjian yang ditanda-tangani oleh para pihak yang berkepentingan.
Tanda tangan membuktikan bahwa seseorang mengikatkan diri terhadap klasul-
klausul yang dituangkan dalam perjanjian tersebut.
Di dunia internet, kesepakatan terjadi secara elektronik. UU ITE
mengakui transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik yang
mengikat para pihak (videPasal 18 ayat (1)). Menjadi pertanyaan adalah kapan
suatu transaksi elektronik yang dilakukan melalui internet terjadi. Berdasarkan
Pasal 20 UU ITE, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi
yang dikirim oleh Pengirim diterima dan disetujui oleh Penerima. Namun
persetujuan tersebut harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara
elektronik (misalnya dengan mengirimkan email konfirmasi).
Pasal 20 UU ITE tersebut merupakan konsepsi dari pengaturan sistem
hukum civil law yang dianut oleh Eropa daratan. Pihak yang memberikan
penawaran (pengirim) adalah pihak yang mengiklankan barang/jasa melalui
internet (misalnya amazon.com). Mengenai hal tersebut, dalam sistem hukum
common law (Eropa continental) dikenal pengaturan mengenai invitation to
trade, tentang pelaku dalam transaksi elektronik. Namun demikian invitation
to trade dalam sistem hukum common law tersebut mengatur hal yang
sebaliknya, yaitu bahwa pihak yang dianggap memberikan penawaran adalah
calon pembeli barang/jasa, dan pihak penerima adalah pihak yang mengiklankan
barang/jasa di internet (amazon.com). Berkenaan dengan transaksi elektronik
secara borderless. Dengan demikian, sangat perlu diperhatikan mengenai para
pihak yang akan bertransaksi beserta sistem hukum yang akan diberlakukan,
karena akan terkait dengan konsekuensi hukum. Berkenaan dengan hal tersebut,
UU ITE telah mengatur mengenai pilihan hukum, yaitu bahwa para pihak
memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi
elektronik internasional yang dibuatnya. Jika para pihak tidak melakukan pilihan
hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan
pada asas hukum perdata internasional (vide Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3)
UU ITE).
VI. Prinsip-prinsip Pertanggung Jawaban
Edmon Makarim dalam bukunya pengantar Hukum Telematika
mengemukakan beberapa prinsip tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum
yang dibedakan sebagai berikut :
1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (fault
liability/liability based on fault)
Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintai
pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang
dilakukannya. Prinsip ini tergambar dalam ketentuan Pasal 1365, Pasal
1366 dan Pasal 1367 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata
mengharuskan adanya 4 (empat) unsur pokok untuk dapat dimintai
pertanggungjawaban hukum dalam perbuatan melawan hukum, yaitu adanya
perbuatan, unsur kesalahan, kerugian yang diderita, dan hubungan kausalita
antara kesalahan dan kerugian.
Pengertian perbuatan melawan hukum yang lebih luas dapat dilihat dalam
yurisprudensi Arrest Hoge Raad kasus Cohen-Lindenbaum, yaitu suatu
perbuatan melawan (onrechmatige daad) sebagai suatu perbuatan atau
kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau atau bertentangan
dengan kesusilaan dan keharusan dalam pergaulan hidup. Dengan demikian
terdapat 4 (empat) unsur suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan
melawan hukum, yaitu :
a. perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain;
b. bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri;
c. bertentangan dengan kesusilaan;
d. bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan
masyarakat.
Berkenaan dengan prinsip ini, akan mengemuka persoalan mengenai
”subyek hukum pelaku kesalahan” (Pasal 1367 KUH Perdata). Dalam
doktrin hukum dikenal adanya vicorious liabilitydan corporate liability.
Vicorious liabilitymerupakan pertanggung jawaban atas kesalahan orang
yang berada dibawah pengawasan majikan. Jika orang tersebut dipindahkan
pada penguasaan pihak lain, maka tanggung jawabnya juga beralih kepada
pihak lain tersebut. Sementara itu corporate liabilitylebih menekankan
pada tanggung jawab lembaga/korporasi terhadap tenaga yang
dipekerjakannya. Misalnya hubungan hukum antara bank nasabah, semua
tanggung jawab atas pekerjaan pegawai bank yang dilakukan di bank
tersebut adalah menjadi beban tanggung jawab bank.
3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab
Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip kedua dan hanya dikenal
dalam lingkup transaksi yang sangat terbatas yang secara common sense
dapat dibenarkan. Misalnya seseorang yang minum air di kali tanpa dimasak
terlebih dahulu, apabila sakit tidak dapat menuntut pabrik yang terletak
disekitar sungai tersebut. Seharusnya ia memasak air itu terlebih dahulu.
4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (strict liability).
Prinsip ini menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dihukum atas dasar
perilaku berbahaya yang merugikan (harmful conduct) tanpa
mempersoalkan ada tidaknya kesengajaan (intention) atau kelalaian
(negligence). Prinsip ini menegaskan hubungan kausalitas antara subyek
yang bertanggung jawab dan kesalahan dibuatnya, dengan memperhatikan
adanya force majeur sebagai faktor yang dapat melepaskan diri dari
tanggung jawab.
Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlidungan konsumen
diterapkan pada produsen yang memasarkan produk cacat sehingga dapat
merugikan konsumen (product liability).
5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan
Prinsip ini sering dipakai pelaku usaha untuk membatasi beban tanggung
jawab yang seharusnya ditanggung oleh mereka, yang umumnya dikenal
dengan pencantuman klausa ekonerasi dalam perjanjian standar yang
dibuatnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bentuk-bentuk tanggung
jawab dari pelaku usaha yang terdapat dalam UUPK adalah sebagai berikut:
1. Contractual liability
Yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari
pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat
mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau memanfaatkan
jasa yang diberikannya.
2. Product liability
Adalah tanggung jawab perdata secara langsung (strict liability) dari
pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan
produk yang dihasilkannya. Pertanggung jawaban ini diterapkan dalam
hal tidak terdapat hubungan perjanjian (no privity of contract) antara
pelaku usaha dan konsumen
3. Professional liability
Dalam hal hubungan perjanjian merupakan prestasi yang terukur
sehingga merupakan perjanjian hasil, tanggung jawab pelaku usaha
didasarkan pada pertanggung jawaban profesional yang menggunakan
tanggung jawab perdata atas perjanjian/kontrak (contractual liability)
dari pelaku usaha sebagai pemberi jasa atas kerugian yang dialami
konsumen.
4. Criminal liability
Dalam hubungan pelaku usaha dengan negara dalam memelihara
keamanan masyarakat, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada
pertanggungjawaban pidana (criminal liability).14
VII. Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem ElektronikElektronik
dalam Transaksi Electronic Banking (e-banking)
Bank adalah lembaga kepercayaan, dalam menjalankan kegiatan
electronic banking (e-banking) harus pula diselenggarakan dengan
memperhatikan ketentuan maupun prinsip-prinsip kehati-hatian dan manajemen
risiko terkait penyelenggaraan e-bankingkhususnya risiko reputasi dan risiko
hukum.
E-banking merupakan delivery channel dalam industri perbankan,
dan hubungan keperdataan yang timbul terkait e-bankingberupa hubungan
rekening antara bank dan nasabahnya. Dalam hal ini, permasalahan hukum
akan timbul apabila transaksi elektronik yang dilakukan gagal, siapakah yang
harus bertanggung jawab terhadap kegagalan transaksi tersebut ?.
Pemahaman mengenai bentuk tanggung jawab para pelaku dimulai dari
adanya hubungan hukum yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam suatu
perikatan. Hubungan hukum antara penyedia jasa dan konsumen (nasabah)
pada akhirnya melahirkan suatu hak dan kewajiban yang mendasari terciptanya
suatu tanggung jawab.15
Mengenai permasalahan pertanggungjawaban, beberapa negara telah
mengatur, sebagai berikut :
1. Di Amerika Serikat, Electronic Fund TrasferAct 1978 (EFTA) mengatur
kerangka dasar penetapan hak, kewajiban dan tanggung jawab peserta

3. Professional liability
Dalam hal hubungan perjanjian merupakan prestasi yang terukur
sehingga merupakan perjanjian hasil, tanggung jawab pelaku usaha
didasarkan pada pertanggung jawaban profesional yang menggunakan
tanggung jawab perdata atas perjanjian/kontrak (contractual liability)
dari pelaku usaha sebagai pemberi jasa atas kerugian yang dialami
konsumen.
4. Criminal liability
Dalam hubungan pelaku usaha dengan negara dalam memelihara
keamanan masyarakat, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada
pertanggungjawaban pidana (criminal liability).14
VII. Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem ElektronikElektronik
dalam Transaksi Electronic Banking (e-banking)
Bank adalah lembaga kepercayaan, dalam menjalankan kegiatan
electronic banking (e-banking) harus pula diselenggarakan dengan
memperhatikan ketentuan maupun prinsip-prinsip kehati-hatian dan manajemen
risiko terkait penyelenggaraan e-bankingkhususnya risiko reputasi dan risiko
hukum.
E-banking merupakan delivery channel dalam industri perbankan,
dan hubungan keperdataan yang timbul terkait e-bankingberupa hubungan
rekening antara bank dan nasabahnya. Dalam hal ini, permasalahan hukum
akan timbul apabila transaksi elektronik yang dilakukan gagal, siapakah yang
harus bertanggung jawab terhadap kegagalan transaksi tersebut ?.
Pemahaman mengenai bentuk tanggung jawab para pelaku dimulai dari
adanya hubungan hukum yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam suatu
perikatan. Hubungan hukum antara penyedia jasa dan konsumen (nasabah)
pada akhirnya melahirkan suatu hak dan kewajiban yang mendasari terciptanya
suatu tanggung jawab.15
Mengenai permasalahan pertanggungjawaban, beberapa negara telah
mengatur, sebagai berikut :
1. Di Amerika Serikat, Electronic Fund TrasferAct 1978 (EFTA) mengatur
kerangka dasar penetapan hak, kewajiban dan tanggung jawab peserta.
yang terlibat dalam transfer dana elektronik. Istilah “Transfer Dana Elektronik
secara luas meliputi transaksi elektronik yang dimulai melalui terminal,
telepon, komputer, atau pita perekam suara yang berisi perintah konsumen
bagi lembaga keuangan untuk mendebet atau mengkredit rekening
konsumen. (Federal Trade Commission, 2006).
2. Di Australia, Kode Etik (Pedoman) Transfer Dana Elektronik telah dirilis
pada tahun 2002. Kode ini bertujuan untuk perlindungan konsumen dalam
bentuk penggunaan teknologi netral untuk penyelenggaraan e-bankingdan
pembayaran produk. (Sneddon, 2001).
3. Di Denmark, di bawah undang-undang Instrumen Pembayaran tertentu,
diatur bahwa dalam hal terjadi pelanggaran/penipuan oleh orang lain yang
menyebabkan kerugian bagi pemegang kartu, maka penerbit yang
bertanggung jawab, kecuali karena PIN digunakan oleh orang lain.
Sebagaimana diketahui PIN bersifat pribadi dan rahasia sehingga PIN
menjadi tanggung jawab pemegang kartu.
Di Indonesia, selain perjanjian yang mengatur hubungan keperdataan,
hukum positif yang mengatur tentang tanggung jawab penyelenggaraan transaksi
elektronik adalah UU ITE. Dalam rangka perlindungan konsumen, UU ITE
mengatur adanya teknologi netral yang dipergunakan dalam transaksi elektronik,
serta mensyaratkan adanya kesepakatan penggunaan sistem elektroniki yang
dipergunakan.
Selain itu setiap penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk
menyediakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab
terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Penyelenggara
sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem
elektroniknya.
Namun demikian ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal dapat
dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak
pengguna system elektronik (videPasal 15 UU ITE).
UU ITE juga mengatur bahwa sepanjang tidak ditentukan lain oleh
UU tersendiri, setiap penyelenggara system elektronik wajib mengoperasikan
sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut,16 yaitu :
a. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan
Peraturan perundang-undangan.
b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan
keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan system elektronik
tersebut.
c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam
penyelenggaraan system elektronik
d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa,
informasi, atau symbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan
dengan penyelenggaraan system elektronik
e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan,
dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
Terkait dengan para pihak yang melakukan kegiatan transaksi elektronik
diatur bahwa pengirim atau penerima dapat melakukan transaksi elektronik
sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui agen elektronik.
17 Dalam hal ini pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam
pelaksanaan transaksi elektronik adalah :18
a. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi
elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi.
b. Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam
pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa.
c. Jika dilakukan melalui agen elektronik segala akibat hukum dalam
pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara
agen elektronik.
d. Jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beropersinya agen
elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap sistem
elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara
agen elektronik. Namun demikian jika kerugian transaksi elektronik
disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat kelalaian pihak
pengguna jasa layanan, segala kibat hukum menjadi tanggung jawab
pengguna layanan. Ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal dapat
dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan /atau kelalaian
pihak pengguna sistem elektronik.
Dalam rangka memberikan perlindungan dan keamanan bagi
penyelenggaraan kegiatan transaksi elektronik, sejalan dengan UU ITE, Bank
Indonesia telah menerbitkan berbagai pengaturan (regulasi) terkait penggunaan.
teknologi informasi bagi perbankan dan lembaga penyelenggara sistem
pembayaran dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank
Indonesia. Pengaturan tersebut antara lain ditujukan untuk meningkatkan
keamanan, integritas data, dan ketersediaan layanan electronic banking,
misalnya dengan mewajibkan seluruh penerbit kartu untuk menggunakan chip
pada kartu-kartu pembayarannya, menggunakan ‘two factors authentication
pada transaksi on-line yang bersifat financial, melakukan enkripsi pada
transaksi mobile banking.19
Penyusunan ketentuan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Dalam
penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank dalam PBI No. 9/15/PBI/2007
dimaksudkan untuk menjadi pokok-pokok penerapan manajemen risiko dalam
penggunaan teknologi informasi yang harus diterapkan oleh Bank untuk
memitigasi risiko yang berhubungan dengan penyelenggaraan teknologi
informasi. Hal ini mengingat terdapat risiko yang dapat merugikan Bank dan
nasabah seperti risiko opersional, risiko hukum , dan risiko reputasi selain risiko
perbankan lainnya seperti risiko likuiditas dan risiko kredit.20
Dalam PBI dimaksud diatur bahwa Bank dapat menyelenggarakan
teknologi informasi sendiri dan/atau menggunakan jasa pihak penyedia jasa
teknologi informasi sepanjang memenuhi persyaratan antara lain :
a. Bank bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko
b. Pihak penyedia jasa harus menjamin keamanan seluruh informasi termasuk
rahasia bank dan data pribadi nasabah.
c. Pihak penyedia jasa tetap memberikan akses kepada auditor intern, ekstern
dan Bank Indonesia.
d. Pihak penyedia jasa harus bersedia untuk kemungkinan early termination
apabila menyulitkan fungsi pengawasan Bank Indonesia.
Penggunaan pihak penyedia jasa teknologi informasi oleh Bank
(outsource) harus didasarkan pada perjanjian tertulis, dengan memperhatikan
prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan didasarkan pada hubungan
kerjasama secara wajar.
sumber diambil dari : http://www.djpp.depkumham.go.id/…/665-tanggung-jawab-penyelenggara-sistem-elektronik-perbankan-dalam-kegiatan-transaksi-elektronik-… -



Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA ( Sofkill Perbankan )

SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA

Saat ini di Indonesia terdapat 105 penyelenggara kliring lokal, baik yang
dilaksanakan oleh Bank Indonesia maupun pihak lain yang ditunjuk oleh Bank
Indonesia.
Transaksi yang dapat diproses melalui sistem kliring meliputi transfer debet dan
transfer kredit yang disertai dengan pertukaran fisik warkat, baik warkat debet (cek,
bilyet giro, nota debet dan lain-lain) maupun warkat kredit. Khusus untuk transfer
kredit, nilai transaksi yang dapat diproses melalui kliring dibatasi di bawah
Rp100.000.000,00 sedangkan untuk nilai transaksi Rp100.000.000,00 ke atas harus
dilakukan melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-
RTGS).
Dalam melaksanakan kegiatan kliring tersebut, digunakan 4 (empat) jenis sistem
yang berbeda yaitu :
a. Sistem Kliring Elektronik atau dikenal dengan SKEJ, digunakan di Jakarta;
b. Sistem Kliring Otomasi, digunakan di Surabaya, Medan dan Bandung;
c. Sistem Semi Otomasi Kliring Lokal atau dikenal dengan SOKL, digunakan di 33
wilayah kliring yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan 37 wilayah kliring
lainnya yang diselenggarakan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia;
serta
d. Sistem Manual (di 31 penyelenggara Non-BI).
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan efisiensi dalam
penyelenggaraan kliringpun semakin meningkat. Dengan volume rata-rata harian +
300.000 lembar transaksi, penggunaan warkat kredit untuk transfer dana antar bank
melalui kliring menjadi salah satu issues yang perlu dicermati khususnya terkait
dengan biaya pencetakan warkat dan prosedur pemrosesan warkat itu sendiri. Di
pihak lain, transfer kredit antar bank melalui Sistem BI-RTGS, telah dilakukan secara
paperless. Selain itu, keragaman sistem kliring yang digunakan saat ini dan
keterbatasan cakupan wilayah dalam melaksanakan transfer kredit antar bank
melalui kliring masih bersifat lokal (hanya mencakup transfer antar bank yang ada di
wilayah kliring setempat), sehingga transfer dana antar bank keluar wilayah kliring
harus dilakukan bank sendiri melalui mekanisme yang lain.
Dari sisi pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan kliring yang bersifat multilateral
netting, saat ini belum ada suatu mekanisme untuk mengantisipasi kemungkinan
kegagalan peserta dalam memenuhi kewajibannya pada penyelesaian akhir atas hasil
kliring.
Terkait dengan hal tersebut, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan sistem
pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal maka Bank Indonesia menerapkan
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang dapat mengakomodir transfer
kredit antar Bank ke seluruh wilayah Indonesia tanpa kewajiban melakukan
pertukaran fisik warkat (paperless) serta dalam kaitannya untuk mengurangi risiko
Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring diterapkan mekanisme Failure to
Settle (FtS).
Mengingat SKNBI akan menggantikan sistem kliring yang saat ini digunakan di 105
penyelenggara kliring di Indonesia, maka penerapannya akan dilaksanakan secara
bertahap. Untuk tahap awal, SKNBI telah diterapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli
2005.
Tujuan diterapkannya SKNBI pada penyelenggaraan kliring di Indonesia adalah
untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran ritel serta memenuhi prinsip-prinsip
manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring.
Adapun manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya SKNBI adalah sebagai
berikut :
1. Bagi Bank Indonesia
a. Efisiensi waktu dan biaya, khususnya dalam hal :
1) operasional kliring dengan ditiadakannya fisik warkat kredit;
2) maintenance aplikasi kliring dengan digunakannya sistem yang
terintegrasi di seluruh wilayah kliring.
b. Tersedianya jangkauan transfer antar bank melalui kliring yang lebih luas
dengan diakomodirnya kliring antar wilayah untuk transfer kredit.
c. Memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring
yang bersifat multilateral netting sesuai dengan Core Principles yang
dikeluarkan oleh Bank for International Settlement (BIS).
2. Bagi Bank
a. Efisiensi biaya operasional bank dalam pencetakan dan proses administrasi
warkat kredit.
b. Semakin luasnya jangkauan layanan bank kepada nasabah.
Yang dimaksud dengan Kliring dan SKNBI adalah sebagai berikut :
1. Kliring adalah pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar
peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang
perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.
2. SKNBI adalah sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debet dan kliring
kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.
P e n y e l e n g g a r a
SKNBI diselenggarakan oleh :
a. Penyelenggara Kliring Nasional (PKN), yaitu unit kerja di Kantor Pusat Bank
Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara
nasional; dan
b. Penyelenggara Kliring Lokal (PKL), yaitu unit kerja di Bank Indonesia dan Bank
yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan
menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah kliring tertentu.
P e s e r t a
Setiap Bank dapat menjadi peserta dalam penyelenggaraan SKNBI di suatu wilayah
kliring, dengan persyaratan sebagai berikut :
1. Telah memperoleh izin usaha atau izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia.
2. Lokasi kantor Bank memungkinkan kantor Bank tersebut untuk mengikuti
penyelenggaraan SKNBI di lokasi PKL secara tertib sesuai jadwal yang ditetapkan.
3. Bank telah menandatangani perjanjian penggunaan SKNBI antara Bank Indonesia
dan Bank sebagai peserta.
4. Kantor Bank yang akan menjadi peserta menyediakan perangkat kliring, antara
lain meliputi perangkat TPK dan jaringan komunikasi data baik main maupun
backup.
P e n y e l e n g g a r a a n
Penyelenggaraan SKNBI terdiri dari 2 (dua) sub sistem, yaitu :
1. Kliring Debet
a. Meliputi kegiatan kliring penyerahan dan kliring pengembalian, digunakan
untuk transfer debet antar Bank yang disertai dengan penyampaian fisik
warkat debet (cek, bilyet giro, nota debet dan lain-lain).
b. Penyelenggaan kliring debet dilakukan secara lokal di setiap wilayah kliring
oleh PKL.
c. PKL akan melakukan perhitungan kliring debet berdasarkan DKE debet yang
dikirim oleh peserta.
d. Hasil perhitungan kliring debet secara lokal tersebut selanjutnya dikirim ke
Sistem Sentral Kliring (SSK) untuk diperhitungkan secara nasional oleh PKN.
2. Kliring Kredit
a. Digunakan untuk transfer kredit antar bank tanpa disertai penyampaian fisik
warkat (paperless).
b. Penyelenggaraan kliring kredit dilakukan secara nasional oleh PKN.
c. Perhitungan kliring kredit dilakukan oleh PKN atas dasar DKE kredit yang
dikirim peserta.
B a t a s a n N o m i n a l
Batas nilai nominal dalam SKNBI adalah sebagai berikut :
1. Transfer kredit antar bank yang dapat dikliringkan dalam kliring kredit adalah di
bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Nilai nominal warkat debet tidak dibatasi kecuali untuk warkat debet yang
berupa nota debet, yaitu setinggi-tingginya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
per nota debet. Pembatasan nilai nominal pada nota debet tidak berlaku apabila
nota debet diterbitkan oleh Bank Indonesia dan ditujukan kepada Bank atau
nasabah Bank.
P e n y e d i a a n P e n d a n a a n A w a l ( p r e f u n d )
Dengan diterapkannya mekanisme FtS, maka sebelum mengikuti kliring debet dan
kliring kredit, Bank wajib menyediakan prefund yang dimaksudkan untuk
mengantisipasi pemenuhan potensi kewajiban dari seluruh kantor Bank yang
menjadi peserta pada penyelenggaraan kliring debet dan kliring kredit, dengan
ketentuan sebagai berikut :
1. Prefund kliring debet dan prefund kliring kredit dilakukan secara terpisah.
2. Batas minimum prefund :
a. Kliring Debet, tagihan debet (incoming debet) harian terbesar selama 12
(dua belas) bulan terakhir dengan mengeluarkan data ”outlier”.
b. Kliring Kredit, minimal nilai nominal Rp1,00 (satu rupiah).
3. Jenis prefund :
a. Kliring Debet, dana tunai (cash prefund) dan atau agunan (collateral prefund).
Jenis agunan dapat berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI)/Sertifikat Wadiah
Bank Indonesia (SWBI), Surat Utang Negara (SUN) dan atau surat berharga
atau tagihan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
b. Kliring Kredit, hanya dalam bentuk dana tunai (cash prefund).
4. Batas waktu penyediaan prefund adalah pukul 08.00 WIB.
5. Dalam hal Bank tidak melakukan penyediaan salah satu atau kedua jenis prefund
maka Bank tidak dapat mengikuti kliring debet dan kliring kredit.
6. Sebelum melakukan perhitungan akhir hasil kliring, SSK akan melakukan simulasi
perhitungan FtS baik untuk kliring debet maupun kliring kredit.
K o m p o n e n U t a m a
SKNBI terdiri dari 3 (tiga) komponen utama sebagai berikut :
1. Sistem Sentral Kliring (SSK) merupakan komponen perangkat keras dan
perangkat lunak yang digunakan oleh PKN.
2. Komputer Penyelenggara Kliring (KPK) merupakan komponen perangkat keras
dan perangkat lunak yang digunakan oleh PKL.
3. Terminal Peserta Kliring (TPK) merupakan komponen perangkat keras dan
perangkat lunak yang digunakan oleh peserta.
J a r i n g a n K o m u n i k a s i D a t a
Seluruh KPK wajib terhubung dengan SSK melalui Jaringan Komunikasi Data (JKD)
yang dapat berupa leased line atau dial up. Sedangkan untuk TPK, setiap Bank wajib
memiliki 1 (satu) TPK yang terhubung dengan SSK.
P e n g i r i m a n D K E
Pengiriman DKE dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Untuk TPK yang terhubung dengan SSK (TPK online), pengiriman DKE dilakukan
melalui JKD; sedangkan
2. Untuk TPK yang tidak terhubung dengan SSK (TPK offline), pengiriman DKE
dilakukan dengan mengunakan media rekam data elektronis (disket, flashdisk,
atau CD) yang disampaikan kepada PKL.
D o n w l o a d D K E d a n L a p o r a n
Untuk kepentingan pembukuan hasil kliring ke rekening nasabah, peserta dapat
memperoleh DKE inward dan laporan hasil kliring. Untuk memperoleh DKE inward
dan laporan hasil kliring tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Untuk TPK online, peserta dapat men-download DKE inward dan laporan hasil
kliring dari SSK; sedangkan
2. Untuk TPK offline, peserta hanya dapat memperoleh DKE inward dari PKL dengan
menggunakan media rekam data elektronis (disket, flashdisk, atau CD) sedangkan
laporan hasil kliring akan diberikan dalam bentuk hardcopy.
Dalam rangka memberikan keleluasaan kepada pelaku ekonomi di seluruh Indonesia
yang terdiri dari 3 (tiga) zona waktu untuk dapat melakukan transfer kredit dengan
lancar, maka kliring kredit dilaksanakan dalam 2 (dua) siklus kliring. Pengiriman DKE
kredit pada siklus pertama dilakukan mulai pukul 08.15 s.d. 11.30 WIB sedangkan
pengiriman DKE kredit pada siklus kedua dilakukan mulai pukul 12.45 WIB s.d. 15.30
WIB.
Untuk kliring debet pengiriman DKE debet ditetapkan oleh masing-masing PKL
dengan batas maksimal pengiriman hasil perhitungan kliring lokal ke SSK pada pukul
15.30 WIB.
K l i r i n g D e b e t
Secara umum mekanisme kliring debet adalah sebagai berikut :
1. Sebelum kegiatan kliring debet dimulai, Bank wajib menyediakan prefund.
2. Peserta membuat DKE debet berdasarkan warkat debet yang akan dikliringkan.
3. Mengirimkan DKE debet dan warkat debet ke PKL. Pengiriman DKE debet dapat
dilakukan secara online maupun offline tergantung dengan jenis TPK yang
digunakan oleh peserta.
4. Selanjutnya PKL akan melakukan penggabungan dan perekaman atas DKE debet
yang telah lolos validasi. Sementara untuk warkat debet akan dipilah berdasarkan
bank tertuju :
a. secara otomasi dengan menggunakan mesin reader sorter berteknologi
image, bagi PKL yang telah menerapkan sistem pilah warkat otomasi; atau.
b. secara manual oleh masing-masing peserta di lokasi PKL, bagi PKL yang belum
menerapkan sistem pilah warkat otomasi.
5. Atas dasar DKE debet yang diterima, PKL akan melakukan perhitungan kliring
debet.
6. PKL mengirimkan hasil perhitungan kliring debet lokal ke SSK.
7. Mencetak laporan hasil kliring debet untuk selajutnya didistribusikan kepada
seluruh peserta bersamaan dengan warkat debet.
8. Setelah hasil perhitungan kliring debet lokal dari seluruh penyelenggara kliring di
terima oleh SSK, akan dilakukan perhitungkan kliring debet secara nasional.
9. Selanjutnya SSK melakukan simulasi FtS.
10. Apabila hasil perhitungan kliring debet nasional,
a. Bank ”menang kliring (posisi kredit)”, seluruh cash prefund yang telah
disediakan dikredit kembali ke rekening giro Bank bersamaan dengan
pengkreditan hasil kliring yang bersangkutan.
b. Bank ”kalah kliring (posisi debet)”, sistem secara otomatis akan melakukan
penyelesaian atas kewajiban Bank tersebut dengan urutan sebagai berikut :
Pertama-tama sistem akan menggunakan cash prefund yang telah
disediakan Bank;
Apabila kewajiban Bank masih lebih besar dari cash prefund, maka
kekurangannya akan dipenuhi dari dana yang tersedia pada rekening giro
Bank;
Apabila kewajiban Bank masih lebih besar dari cash prefund’ dan saldo
pada rekening giro, maka atas kekurangan saldo rekening giro Bank
tersebut sistem akan menggunakan Fasilitas Likuiditas Intrahari Kliring
(FLI-Kliring) atau Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah Kliring (FLIS-Kliring)
berdasarkan collateral prefund yang disediakan oleh Bank.
Apabila kekurangan saldo rekening giro Bank masih belum dapat ditutup
dengan FLI-Kliring/FLIS-Kliring, maka kekurangan tersebut ditutup dengan
surat berharga Bank yang ada pada rekening FLI-RTGS/FLIS-RTGS.
Pelunasan FLI-Kliring/FLIS-Kliring dan FLI-RTGS/FLIS-RTGS harus dilakukan
sebelum tutup Sistem BI-RTGS.
Apabila sampai dengan akhir hari FLI-Kliring/FLIS-Kliring belum dapat
dilunasi maka akan menjadi Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) atau
Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS).
11. Setelah proses kliring debet selesai, peserta dapat memperoleh DKE inward
dengan cara men-download dari SSK atau dari KPK melalui media rekam data
elektronis (disket, flashdisk, atau CD).
1. Sebelum kegiatan kliring kredit dimulai, Bank wajib menyediakan prefund .
2. Peserta membuat DKE kredit berdasarkan aplikasi transfer.
3. Mengirimkan DKE kredit ke SSK.
Pengiriman DKE kredit dapat dilakukan secara online maupun offline tergantung
dengan jenis TPK yang digunakan oleh peserta.
4. Untuk peserta yang menggunakan TPK offline, penyampaian DKE kredit
dilakukan dengan menggunakan media rekam data elektronis (disket, flashdisk
atau CD) yang diserahkan ke PKL dan selanjutnya DKE tersebut oleh PKL dikirim
ke SSK.
5. SSK akan melakukan penggabungan dan perekaman seluruh DKE kredit yang
diterima.
6. Atas dasar DKE kredit yang diterima, SSK melakukan perhitungan kliring kredit
secara nasional.
7. Selanjutnya SSK melakukan simulasi FtS. Apabila hasil simulasi FtS tersebut
menunjukkan nilai negatif, maka Bank dapat menambahkan kekurangan atas
prefund sampai dengan batas waktu yang ditetapkan.
8. Setelah batas akhir penambahan prefund, SSK melakukan perhitungan hasil
kliring kredit nasional. Hasil perhitungan tersebut akan dibukukan ke rekening
giro Bank di Sistem BI-RTGS.
9. Setelah SSK selesai melakukan proses perhitungan kliring kredit secara nasional,
KPK dapat men-donwload DKE inward dan laporan hasil kliring kredit dari SSK.
10. PKL akan mendistribusikan DKE inward dalam bentuk media rekam data
elektronis (disket, flashdisk atau CD) dan laporan hasil kliring kredit kepada
peserta yang menggunakan jenis TPK offline.
11. Setelah SSK selesai melakukan proses perhitungan kliring kredit secara nasional,
peserta dengan menggunakan TPK online dapat men-donwload DKE inward dan
laporan hasil kliring kredit dari SSK.
Dalam penyelenggaraan SKNBI, Bank Indonesia mengenakan biaya proses kepada
peserta yang besarnya adalah sebagai berikut :
1. Kliring Debet
a. Biaya proses kliring debet untuk wilayah kliring yang pemilahan warkat
debetnya dilakukan secara otomasi sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus
rupiah) per transaksi dengan rincian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk proses
DKE debet dan Rp500,00 (lima ratus rupiah) untuk proses warkat debet.
Biaya proses kliring debet untuk wilayah kliring yang pemilahan warkat debetnya
dilakukan secara manual sebesar Rp1.000,00 per transaksi yang merupakan biaya
proses DKE Debet.
2. Kliring Kredit
Biaya proses kliring kredit sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per transaksi.
sumber diambil dari : http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/91096818…/SistemKliringNasional.pdf -

LEMBAGA PENUNJANG PERBANKAN : KLIRING

A.   Pengertian & Hubungan Operasional Dengan Bank

Lembaga penunjang perbankan adalah lembaga-lembaga yang ikut serta dalam menunjang usaha-usaha perbankan. Yang termasuk lembaga-lembaga penunjang adalah : kliring, pasar Uang Antar Bank,dan asuransi.

B.   Kliring & Pasar Uang Antar Bank (PUAB)

1.   Kliring

Kliring: pertukaran warkat atau data keuangan yang diselesaikan pada waktu tertentu. Warkat atau data keuangan elektronik dimaksud alat pembayaran bukan tunai yang diatur dalam undang-undang digunakan dalam transaksi pembayaran.

·       Warkat & Dokumen kliring

Warkat merupakan alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan melalui kliring. Jenis warkat yang dapat diperhitungkan dalam kliring adalah :

1.                  Cek;

2.                  Bilyet Giro;

3.                  Wesel Bank Untuk Transfer;

4.                  Surat Bukti Penerimaan Transfer;

5.                  Nota Debet; dan

6.                  Nota Kredit

·       Dokumen kliring

Dokumen kliring merupakan dokumen kontrol dan berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan kliring yang terdiri dari :

1.                  Bukti Penyerahan Warkat Debet – Kliring Penyerahan (BPWD);

2.                  Bukti Penyerahan Warkat Kredit – Kliring Penyerahan (BPWK);

3.                  Kartu Batch Warkat Debet;

4.                  Kartu Batch warkat Kredit; dan

5.                  Lembar Subsitusi.

2.   Kliring Penyerahan & Return

Pertemuan kliring dilakukan dalam 2 tahap yaitu :

Kliring penyerahan

Kegiatan yang perlu dilakukan sebelum kliring penyerahan adalah :

a.               Warkat dicap yang memuat sebutan ‘kliring’ dan dicantumkan nomor kode kelompok peserta.

b.               Persetujuan penyelenggara dan peserta lain

Langkah-langkah  dalam kliring penyerahan adalah :

Warkat-warkat dikelompokkan sesuai peserta. Warkat-warkat digolongkan menjadi :

1.    Warkat kliring yang diserahkan oleh masing-masing peserta,yaitu :

·       Nota debet keluar, yaitu warkat yang disetorkan oleh nasabah suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah tersebut.

·       Nota kredit keluar, yaitu warkat pembebanan ke rekening nasabah yang menyetorkan untuk keuntungan rekening nasabah tersebut.

Warkat kliring yang diterima dari peserta lain,yaitu :

·       Nota debet masuk, yaitu warkat yang diserahkan oleh peserta lain atas beban nasabah bank yang menerima warkat.

·       Nota kredit masuk, yaitu warkat yang diserahkan oleh peserta lain  untuk keuntungan nasabah bank yang menerima warkat.

2.    Warkat debet dan kredit dirinci nilai nominalnya dalam suatu daftar

3.    Nilai nominal dan banyaknya warkat dalam daftar kliring dijumlahkan.

4.    Serah terima warkat kliring yang telah ditandatangani oleh wakil peserta kliring.

5.    Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai dapat tidaknya warkat diperhitungkan dalam kliring, maka keputusan terakhir diserahkan kepada penyelenggara.

6.    Penyusunan neraca kliring penyerahan yang ditandatangani dan dibubuhi nama peserta jelas.

7.    Wakil peserta kliring kembali ke Bank masing-masing untuk menentukan layak tidaknya warkat-warkat yang diterima dari Bank lain untuk diselesaikan.

Kliring retur

Langkah-langkah  dalam kliring retur adalah :

1.    Setelah warkat dikembalikan kemudian dikelompokkan menurut peserta dan dicatat dalam daftar kliring retur beserta nominalnya. Daftar kliring retur dan warkatnya diserahkan kepada wakil peserta kliring. Setelah dilakukan serah terima warkat dalam kliring retur lalu disusun neraca kliring retur.

2.    Penyelenggara menyusun neraca gabungan peserta. Berdasarkan neraca kliring penyerahan dan neraca kliring retur dibuat bilyet saldo kliring yang memuat hasil akhir kliring.

Apabila hasil penjumlahan hak penerimaan tagihan lebih besar daripada penjumlahan kewajiban pembayaran tagihan, maka bank tersebut menang kliring.

Apabila hasil penjumlahan hak penerimaan tagihan lebih kecil daripada penjumlahan kewajiban pembayaran tagihan, maka bank tersebut kalah kliring.

3.    Jika Jika bank tidak mempunyai cukup dana likuid untuk menyelesaikan kalah kliring, maka bank tersebut akan mencari pinjaman dari bank lain atau call money.

3.Pembuatan Bilyet Saldo Kliring

Berdasarkan neraca kliring penyerahan dan neraca kliring retur dibuat bilyet saldo kliring yang memuat hasil akhir dari call money. Oleh penyelenggara dibuatkan neraca gabungan yang merupakan kompilasi dari neraca masing-masing peserta. Kliring dinyatakan selesai apabila neraca kliring gabungan telah seimbang dan hasil kliring masing-masing peserta telah dapat diselesaikan.

SISTEM KLIRING DAN PEMINDAHAN DANA ELEKTRONIK DI INDONESIA

PRINSIP KLIRING

SISTEM KLIRING ELEKTRONIK DI INDONESIA

Pengertian umum kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank baik atas nama Bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.  Penyelenggaraan kliring di Jakarta pada awalnya dilaksanakan secara manual. Namun dalam perkembangannya, sejalan dengan meningkatnya transaksi perekonomian nasional khususnya di Jakarta dimana pada akhir tahun 1989 volume warkat telah mencapai 82.052 lembar warkat perhari dengan jumlah bank peserta mencapai 613 bank. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan kliring secara manual dirasakan tidak efektif dan efisien lagi dan suasana pertemuan kliring yang hiruk pikuk sering kali diibaratkan dengan suasana “pasar burung”.

Melihat kondisi tersebut, Direksi Bank Indonesia dengan SKBI No. 21/9/KEP/DIR tanggal 23 Mei 1988, kemudian menetapkan untuk mengubah sistem penyelenggaraan kliring lokal Jakarta dari sistem manual menjadi sistem otomasi kliring. Meskipun demikian baru pada tanggal 4 Juni 1990 sistem otomasi  dapat diimplementasikan untuk memproses kliring penyerahan. Sementara untuk proses kliring pengembalian tetap dilakukan secara manual, sampai kemudian pada tahun 1994 diganti dengan sistem semi otomasi yang kemudian dikenal dengan sebutan SOKL .

Pada tahun 1996 rata-rata volume warkat kliring Jakarta mencapai 216.911 lembar per hari, dengan pertumbuhahan rata-rata dalam tiga tahun sekitar 6%. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya tekanan dalam kegiatan proses warkat kliring baik di bank peserta maupun di Bank Indonesia karena keterbatasan kemampuan sarana kliring yang ada dibandingkan dengan peningkatan jumlah warkat kliring. Pada gilirannya hambatan-hambatan tersebut menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam settlement dan penyediaan informasi hasil kliring. Hal ini berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bank dan merugikan lembaga lain yang terkait serta menimbulkan efek negatif berantai (systemic risk)

Sehubungan dengan itu, sesuai acuan pokok pengembangan sistem pembayaran nasional (Blue Print Sistem Pembayaran Nasional Bank Indonesia;1995) yang antara lain memuat visi, kerangka kebijakan dan langkah-langkah yang perlu dikembangkan dalam menciptakan sistem pembayaran nasional yang lebih efektif, efisien, handal dan aman, maka pada tahun 1996 konsep penyelenggaraan kliring lokal secara elektronik dengan teknologi image mulai dikembangkan oleh Urusan Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Pada tanggal 18 September 1998, Bank Indonesia mencatat sejarah baru dalam bidang sistem pembayaran dimana untuk pertama kalinya di Indonesia diresmikan penggunaan Sistem Kliring Elektronik (SKE) oleh Gubernur Bank Indonesia, DR. Syahril Sabirin. Penerapan SKE tersebut dilakukan pada Penyelenggaraan Klring Lokal Jakarta dimana pada awal implementasi, jumlah peserta yang ikut serta masih terbatas 7 bank peserta kliring (BRI, BDN, BII, BCA, Deutsche Bank, Standard Chartered, Citibank) dan 2 peserta intern dari Bank Indonesia (Bagian Akunting Thamrin dan Bagian Akunting Kota). Keikutsertaan kantor-kantor bank dalam Kliring Elektronik dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan teknis masing-masing peserta. Bagi kantor kantor bank yang belum menjadi anggota Kliring Elektronik, perhitungan kliring tetap menggunakan sistem kliring otomasi. Implementasi Kliring Elektronik secara menyeluruh kepada seluruh peserta kliring di Jakarta baru dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 200

WARKAT DAN DOKUMEN KLIRING

A.              WARKAT

Warkat merupakan alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan melalui kliring. Jenis warkat yang dapat diperhitungkan dalam kliring adalah :

1.    Cek;

2.    Bilyet Giro;

3.    Wesel Bank Untuk Transfer;

4.    Surat Bukti Penerimaan Transfer;

5.    Nota Debet; dan

6.    Nota Kredit.

B.               DOKUMEN KLIRING

Dokumen kliring merupakan dokumen kontrol dan berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan kliring yang terdiri dari :

1.    Bukti Penyerahan Warkat Debet – Kliring Penyerahan (BPWD);

2.    Bukti Penyerahan Warkat Kredit – Kliring Penyerahan (BPWK);

3.    Kartu Batch Warkat Debet;

4.    Kartu Batch warkat Kredit; dan

5.    Lembar Subsitusi.

Setiap warkat dan dokumen kliring yang digunakan wajib memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain meliputi kualitas kertas, ukuran, dan rancang bangun. Setiap pembuatan dan pencetakan warkat dan dokumen kliring untuk pertama kali dan atau perubahannya oleh peserta wajib memperoleh persetujuan secara tertulis dari Bank Indonesia Dalam Kliring Elektronik, agar data pada warkat dan dokumen kliring dapat dibaca oleh mesin baca pilah yang ada di Penyelenggara maka warkat dan dokumen kliring tersebut wajib dicantumkan Magnetic Ink Character Recognition (MICR) code line. MICR adalah tinta magnetic khusus yang dicantumkan pada clear band yang merupakan informasi dalam bentuk angka dan simbol.

PENYELENGGARAAN KLIRING

Dalam penyelenggaraan Kliring Lokal secara elektronik di Jakarta mencakup dua siklus kegiatan kliring

1.               Siklus Kliring Nominal Besar, terdiri dari :

a.   Kliring Penyerahan Nominal Besar

b.    Kliring Pengembalian Nominal Besar

Kedua kegiatan kliring tersebut dilakukan pada hari yang sama.

2.               Siklus Kliring Ritel, terdiri dari :

a.   Kliring Penyerahan Ritel

b.    Kliring Pengembalian Ritel

Kedua kegiatan kliring tersebut dilakukan pada tanggal yang berbeda yaitu kegiatan kliring pada huruf b dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah kegiatan kliring pada huruf a dilaksanakan.

Keterangan :

−              Kliring penyerahan bagian pertama dari siklus kliring guna memperhitungkan warkat yang disampaikan oleh peserta.

−              Kliring Pengembalian merupakan bagian kedua dari suatu siklus kliring guna memperhitungkan warkat debet kliring penyerahan yang ditolak berdasarkan alasan yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia atau karena tidak sesuai dengan tujuan dan persyaratan penerbitannya.

MEKANISME SETLEMENT

Dasar perhitungan dalam Kliring Elektonik adalah Data Keuangan Elektronik (DKE).  Perhitungan hasil kliring tersebut akan tercermin dalam Bilyet Saldo Kliring yang dapat bersaldo kredit (menang kliring) atau bersaldo debet (kalah kliring) untuk dibukukan secara efektif langsung ke rekening giro masing-masing bank di Bank Indonesia tanpa memperhatikan kecukupan dana yang tersedia (netting settlement).

Apabila jumlah kekalahan kliring melampaui saldo rekeningnya di Bank Indonesia dan peserta tidak dapat menutupnya sampai dengan Bank Indonesia menutup sistem akunting, maka bank yang bersangkutan dinyatakan memiliki Saldo Giro Negatif. Apabila Saldo Giro Negatif tersebut tidak dapat ditutup sampai dengan pukul 09.00 WIB pada hari kerja berikutnya, peserta tersebut akan dikenakan sanksi penghentian sementara dari kliring lokal oleh Bank Indonesia.

KARAKTERISTIK SKE

Peserta

Berdasarkan jenis kepesertaan, hal ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu :

1.    Peserta langsung Aktif (PLA), peserta yang mempunyai kewenangan untuk mengirimkan DKE ke Sistem Pusat Komputer Kliring Elektronik (SPKE) dan menyampaikan bundel warkat kepada penyelenggara serta menerima hasil perhitungan kliring dan warkat dari penyelenggara dengan menggunakan identitas peserta yang bersangkutan

  1. Peserta Langsung Pasif (PLP), peserta yang mempunyai kewenangan untuk mengirimkan DKE ke SPKE dan menyampaikan kewenangan untuk mengirimkan DKE ke SPKE dan menyampaikan bundel warkat kepada penyelenggara melalui dan menggunakan identitas PLA, tetapi dapat menerima hasil perhitungan kliring dan warkat dari penyelenggara dengan menggunakan identitas peserta yang bersangkutan
  2. Peserta Tidak Langsung (PTL) adalah peserta yang mempunyai kewenangan untuk mengirimkan DKE ke SPKE dan menyampaikan bundel warkat kepada penyelenggara melalui dan menggunakan identitas PLA, serta menerima hasil perhitungan kliring dan warkat dari penyelenggara dengan menggunakan identitas PLA atau PLP.

Sarana Ske

Peserta PLA wajib menyediakan sarana TPK yang terdiri dari :

1.               Perangkat lunak aplikasi TPK

2.               Perangkat lunak operation system

3.               Personal Computer (PC)

4.               Mesin reader encoder, atau mesin encoder

5.               Jaringan Komunikasi Data (JKD) cadangan (dial up)

6.               Sarana backup TPK


Mekanisme

Secara umum mekanisme proses Kliring Elektronik adalah sebagai berikut :

1.    Mempersiapkan warkat dan dokumen kliring meliputi pemisahan warkat menurut jenis transaksinya (warkat debet atau warkat kredit), pembubuhan stempel kliring dan pencantuman informasi MICR code line baik pada warkat maupun pada dokumen kliring.

2.    Selanjutnya Bank pengirim merekam data warkat kliring ke dalam sistem TPK dengan menggunakan mesin reader encoder atau meng-input data warkat untuk menghasilkan DKE.

3.    Mengelompokkan warkat dalam batch kemudian menyusunnya dalam bundel warkat yang terdiri dari: BPWD/BPWK; Lembar Substitusi; Kartu Batch Warkat Debet/Kredit ; Warkat Debet/Kredit.

4.    Mengirimkan batch DKE secara elektronik melalui JKD ke SPKE di penyelenggara. Fisik warkat dari DKE selanjutnya dikirim ke penyelenggara untuk dipilah berdasarkan bank tertuju secara otomasi dengan menggunakan mesin baca pilah berteknologi image.

5.    Peserta dapat melihat status DKE di TPK masingmasing, apakah pengiriman tersebut sukses atau gagal.

6.    SPKE akan memproses DKE yang diterima secara otomatis setelah batas waktu transmit DKE berakhir

7.    Selanjutnya SPKE akan mem-broadcast informasi hasil kliring kepada seluruh TPK sehingga peserta dapat secara on-line melihat posisi hasil kliring melalui TPK

  1. Hasil perhitungan DKE tersebut (Bilyet Saldo Kliring) selanjutnya dibukukan ke rekening giro masing-masing bank di sistem Bank Indonesia

PAYMENT SYSTEM (SETTLEMENT SYSTEM) : BANK INDONESIA  REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS)

Untuk mendukung efektifitas implementasi kebijakan moneter dan untuk mempercepat pemulihan industri perbankan, kebijakan system pembayaran akan diarahkan untuk mempercepat pengembangan dan implementasi suatu system pembayaran yang efisien, akurat, aman, dan konsisten melalui peningkatan kualitas layanan. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah melalui implemnetasi Real Time Gross Settlement System (BI-RTGS) yang sudah dimulai sejak 17 November tahun 2000 di  Jakarta.

Tujuan RTGS:

  1. Memberikan pelayanan sistem transfer dana antar peserta, antar nasabah peserta dan pihak lainnya secara cepat, aman, dan efisien
  2. Memberikan kepastian pembayaran
  3. Memperlancar aliran pembayaran (payment flows)
  4. Mengurangi resiko settlement baik bagi peserta maupun nasabah peserta (systemic risk)
  5. Meningkatkan efektifitas pengelolaan dana (management fund) bagi peserta melalui sentralisasi rekening giro
  6. Memberikan informasi yang mendukung kebijakan moneter dan early warning system bagi pengawasan bank
  7. Meningkatkan efisiensi pasar uang

Mekanisme Transfer

1.               Bank pengirim memasukkan transfer kredit ke terminal RTGS yang ada di bank tersebut yang selanjutnya akan dikirim ke RTGS Computer Center (RCC) di Bank Indonesia

2.               RCC akan memproses transfer kredit tersebut dengan mekanisme sebagai berikut:

·       Memverifikasi apakah saldo rekening bank pengirim lebih besar atau sama dengan jumlah nominal dari transfer kredit tersebut

·       Jika saldo tersebut mencukupi, maka proses akan dieksekusi sacara simultan sehingga rekening bank pengirim dikurangi dan rekening bank penerima akan ditambah secara otomatis

·       Jika saldo rekening bank pengirim tidak mencukupi makan transfer kredit tersebut akan ditempatkan dalam antrian di dalam mesin RTGS

3. Informasi mengenai transfer kredut akan dikirimkan secara otomatis ke RCC, RTGS terminal bank pengirim, dan bank penerima.

Manajemen Antrian

1.   Sistem antrian pada BI-RTGS didasarkan pada priority level and first in first out (FIFO)

2.    Modul antrian dalam BI-RTGS dilengkapi dengan bypass FIFO facility yang beroperasi otomatis jika antrian mencapai jumlah tertentu, dengan tujuan untuk mengurangi jumlah antrian

3.    Tingkat prioritas antriannya adalah sebagai berikut:

•       Prioritas pertama              : Hasil kliring

•       Prioritas kedua              : Transaksi bank dengan BI/pemerintah

•       Prioritas ketiga              : Transfer kredit dari bank peserta BI-RTGS

sumber diambil dari : yumniati.staff.jak-stik.ac.id/files/sistem-perbankan%5B8%5D.doc


Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

laporan Klasifikasi Komitmen

Pengertian dan Klasifikasi Komitmen

Komitmen adalah suatu perikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi.

Jenis Komitmen ada 2 :

1. Komitmen Kewajiban, yaitu komitmen yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabah atau
pihak lain.
2. Komitmen tagihan, yaitu komitmen yang akan diterima oleh suatu bank dari pihak lainnya.

Pengertian Kontijensi

Kontinjensi atau lebih dikenal dengan peristiwa atau transaksi yang mengandung syarat merupakan transaksi yang paling banyak ditemukan dalam kegiatan bank sehari-hari . kontijensi yang dimiliki oleh suatu bank dapat berakibat tagihan atau kewajiban bagi bang yang bersangkutan.
Kontinjensi adalah suatu keadaan yang masih diliputi oleh ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu perusahaan. Yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang.

Contoh Laporan Keuangan Kontingensi

A. Tagihan Kontingensi

1. Garansi dari bank lain
1.1 Bank Garansi
1.2 Jaminan Risk Sharing
1.3 Jaminan Lainnya
2. Pembelian Opsi Valuta Asing
3. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
Jumlah Tagihan Kontinjen

B. Kewajiban Kontingensi

1. Garansi yang diberikan
1.1 Penerbitan Jaminan
1.1.1 Bank Garansi
1.1.2 Risk Sharing
1.1.3 Standby L/C
1.1.4 Bid Bonds
1.1.5 Lainnya
1.2 Akseptasi atau endosmen surat berharga
1.3 Lainnya
2. L/C yang revocable dan masih berjalan dalam rangka impor ekspor
3. Penjualan Opsi Valuta Asing

 

url diambil dari : chanisia.wordpress.com/…/komponen-laporan-keuangan-bank-neracalaporan-laba-rugi-laporan-aktiva-produktif-laporan-komitmen-kontinge

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

LAPORAN KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF

DAN INFORMASI LAINNYA

1. Dalam laporan keuangan publikasi ini, pos-pos yang termasuk dalam aktiva
produktif disajikan dalam kelompok terkait dan tidak terkait. Pihak terkait
adalah pihak-pihak yang terkait dengan bank dan perusahaan dalam kelompok
yang sama dengan bank sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bank
Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Untuk Laporan
Keuangan Publikasi Bulanan, pos-pos tersebut tidak dikelompokkan terkait dan
tidak terkait.
2. Seluruh komponen Aktiva Produktif dirinci berdasarkan kualitasnya yaitu
lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D)
dan macet (M) sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva
Produktif.
3. Kredit kepada pihak ketiga adalah kredit sebagaimana diatur dalam Surat
Keputusan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif. Jumlah pos ini
sama dengan pos sandi (170) neraca LBU (tidak termasuk kredit kepada bank
lain). Pos ini diuraikan lebih lanjut dengan pedoman sebagai berikut :
3.1. Pos Kredit Usaha Kecil adalah kredit yang diberikan sesuai dengan
ketentuan Bank Indonesia tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil (Sandi
Golongan Kredit 11 dan 19).
3.2. Pos kredit untuk properti adalah penjumlahan dari kredit dalam Rupiah
dan valuta asing kepada:
a. perusahaan real estate untuk pengadaan tanah dan bangunan termasuk
fasilitasnya untuk dijual/ disewakan;


2

b. kontraktor untuk pembangunan gedung, perkantoran, perumahan dan
pertokoan; dan
c. perorangan untuk pemilikan dan pemugaran rumah.
Dalam pos ini tidak termasuk Kredit yang tergolong KUK.
Pos ini dibagi 2 (dua) yakni direstrukturisasi dan tidak direstrukturisasi.
3.3. Pos kredit properti dan kredit lainnya yang direstrukturisasi adalah kredit
yang direstrukturisasi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang
Restrukturisasi Kredit.
Untuk Laporan Keuangan Publikasi Bulanan, pos ini tidak dirinci dengan
jenis kredit properti.
4. Pos penempatan pada bank lain adalah sama dengan pos sandi (130) neraca
LBU, kecuali penempatan pada bank lain dalam bentuk Margin Deposit (40),
Setoran Jaminan (45), Cek Perjalanan (77), Dana Pelunasan Obligasi (79)
5. Pos surat berharga adalah surat berharga kepada pihak ketiga dan Bank
Indonesia terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (120-20), Call Money (120-30),
serta surat berharga yang dimiliki (140) pada neraca LBU.
6. Penyertaan kepada pihak ketiga adalah sama dengan sandi (200) neraca LBU.
7. Tagihan Lain kepada pihak ketiga adalah sama dengan sandi (190) neraca
LBU.
8. Komitmen dan Kontinjensi kepada Pihak Ketiga adalah terdiri dari Irrevocable
L/C yang masih berjalan (561 dan 562), garansi yang diberikan (599).
9. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk disusun
dengaan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Pembentukan
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.
10. Total Aset yang dijaminkan adalah aset Bank yang diikat sebagai agunan atas
transaksi tertentu

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

Neraca Bank

Neraca Bank

url diambil dari : http://www.findtoyou.com/ebook/neraca+keuangan+bank.html

NERACA

NERACA
Periode : 31 Oktober 2008

No. Pos-pos Jumlah
AKTIVA
1 Kas 31,187,338,775.00
2 Bank
a. Giro Bank Indonesia 258,459,853,649.78
b. SBI Syariah 50,000,000,000.00
c. Giro Bank Lain 11,641,516,276.49
-/- Cad.Pengh.Giro Pd Bank Lain (160,000,000.00)
3 Penempatan Pada Bank
-/- Cadangan Kerugian Penempatan Pada Bank
4 Surat Berharga dan Tagihan Lainnya 532,000,000,000.00
-/- Cadangan Kerugian SB/Tagihan Lain (820,000,000.00)
5 Piutang & Pembiayaan
a. Piutang 1,729,395,775,890.06
b. Pembiayaan 147,353,832,337.40
-/- Cad. Penghapusan Piutang/Pembiayaan (30,217,574,408.64)
6 Aktiva Ijarah 80,697,805.26
-/- Akumulasi Penyusutan Aktiva Ijarah (25,962,507.79)
7 Aktiva Non Produktif 4,030,522,327.86
-/- Cad. Penghapusan Aktiva Non Produktif (4,030,522,327.86)
8 Pendapatan yang masih akan diterima 28,060,550,596.65
9 Aktiva Tetap 64,374,101,128.30
-/- Akumulasi Penghapusan Aktiva Tetap (21,209,850,969.01)
10 Aktiva Tetap 83,307,985,203.67
TOTAL AKTIVA 2,883,428,263,777.17
No. Pos-pos Jumlah
PASIVA
1 Giro Wadiah 147,574,369,532.75
2 Tabungan Wadiah 74,318,136,586.14
3 Simpanan Wadiah lainnya 619,999,015,396.66
4 Kewajiban Segera Lainnya 5,831,852,706.33
5 Tabungan Mudharabah 5,437,505,677.35
6 Deposito Mudharabah 1,698,789,608,330.01
7 Simpanan Mudharabah Lainnya 6,589,620.91
8 Surat Berharga diterbitkan 20,000,000,000.00
9 Simpanan dari Bank Lain 3,010,079,872.32
10 Pinjaman diterima
11 Setoran jaminan 249,018,150.00
12 Beban yang masih harus dibayar 6,185,384,085.79
13 Rupa-rupa Pasiva 22,967,624,810.72
14 Modal 150,059,655,000.00
15 Cadangan Umum
16 Laba(Rugi) tahun lalu 92,555,160,340.70
17 Laba/Rugi tahun berjalan (sebelum pajak) 36,444,263,667.49
TOTAL PASIVA 

 

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

Deregulasi Perbankan Indonesia

Deregulasi Perbankan Indonesia

 

1 Juni 1983
Mencatat beberapa hal. Di antaranya: memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menentukan suku bunga deposito. Kemudian dihapusnya campur tangan Bank Indonesia terhadap penyaluran kredit. Deregulasi ini juga yang pertama memperkenalkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU). Aturan ini dimaksudkan untuk merangsang minat berusaha di bidang perbankan Indonesia di masa mendatang.
Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 88)
Pakto 88 boleh dibilang adalah aturan paling liberal sepanjang sejarah Republik Indonesia di bidang perbankan. Contohnya, hanya dengan modal Rp 10 milyar maka seorang pengusaha bisa membuka bank baru. Dan kepada bank-bank asing lama dan yang baru masuk pun diijinkan membuka cabangnya di enam kota. Bahkan bentuk patungan antar bank asing dengan bank swasta nasional diijinkan. Dengan demikian, secara terang-terangan monopoli dana BUMN oleh bank-bank milik negara dihapuskan.
Bahkan, beberapa bank kemudian menjadi bank devisa karena persyaratan untuk mendapat predikat itu dilonggarkan. Dengan berbagai kemudahan Pakto 88, meledaklah jumlah bank di Indonesia.
Paket Februari 1991(Paktri)
Banyaknya jumlah bank membuat kompetisi pencarian tenaga kerja, mobilisasi dana deposito dan tabungan juga semakin sengit. Ujung-ujungnya, karena bank terus dipacu untuk mencari untung, sisi keamanan penyaluran dana terabaikan, dan akhirnya kredit macet menggunung. Kondisi ini kemudian memunculkan yang mendorong dimulainya proses globalisasi perbankan.
Salah satu tugasnya adalah berupaya mengatur pembatasan dan pemberatan persyaratan perbankan dengan mengharuskan dipenuhinya persyaratan permodalan minimal 8 persen dari kekayaan. Yang diharapkan dalam paket itu adalah akan adanya peningkatan kualitas perbankan Indonesia. Dengan mewajibkan bank-bank memenuhi aturan penilaian kesehatan bank yang mempergunakan formula kriteria tertentu, tampaknya paket itu tidak bisa menghindari kesan sebagai produk aturan yang diwarnai trauma atas terjadinya kasus kolapsnya Bank Perbankan Asia, Bank Duta, dan Bank Umum Majapahit.
UU Perbankan baru bernomor 7 tahun 1992
Telah disahkan oleh Presiden Soeharto pada 25 Maret 1992. Undang Undang itu merupakan penyempurnaan UU Nomor 14 tahun 1967. Intinya, UU itu menggarisbawahi soal peniadaan pemisahan perbankan berdasarkan kepemilikan. Kalau UU yang lama secara tegas menjelaskan soal pemilikan bank/pemerintah, pemerintah daerah, swasta nasional, dan asing. Mengenai perizinan, pada UU lama persyaratan mendirikan bank baru ditekankan pada permodalan dan pemilikan. Pada UU yang baru, persyaratannya meliputi berbagai unsur seperti susunan organisasi, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, kelayakan kerja, dan hal-hal lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia.

Paket 29 Mei 1993 (Pakmei).
Untuk mengurangi sebagian kendala yang dihadapi perbankan dalam melakukan ekspansi kredit dan koreksi terhadap Paktri yang begitu mengekang bank, pemerintah mengeluarkan Dengan Pakmei itu, pemerintah berharap mengucurkan kredit, sehingga dunia usaha tidak lesu lagi dan industri otomotif bisa bergairah kembali. Disebutkan dalam Pakmei ini pencapaian CAR (capital adiquacy ratio)– atau perimbangan antara modal sendiri dan aset — sesuai dengan ketentuan adalah 8 persen. Kemudian penyempurnaan lain pada paket itu adalah ketentuan loan to deposit ratio (LDR).
Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 tahun 1996
Aturan yang terakhir keluar ini yang ditanda tangani Presiden RI pada 3 Desember 1996. Belajar dari pengalaman Bank Summa, PP ini sangat menguntungkan para nasabah karena nasabah bank akan tahu persis rapor banknya. Dengan begitu, mereka bisa ancang-ancang jika suatu saat banknya sedang goyah atau bahkan nyaris pailit.
Analisa:
Jadi, sebelum adanya paket deregulasi keadaan perekonomian di Indonesia khususnya dibidang perbankan mengalami kondisi yang kurang adil bagi bank yang bukan milik pemerintah, ketidak adilan itu antara lain hanya bank- bank milik pemerintah yang mampu menggunakan fasilitas khusus yang disediakan pemerintah antara lain: mendapatkan kredit likuiditas bank Indonesia (KLBI), dan juga banyak menanggung program- program pemerintah. Oleh karena itu dengan adanya deregulasi perbankan, keadaan perbankan, milik pemerintah maupun swasta dapat meningkat lebih baik.

url diambil dari :http://www.tempo.co.id/ang/min/01/52/utama3.htm

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

Peranan Bank Bank Indonesia dalam Perbankan

Peranan Bank

Bank Indonesia dalam Perbankan

Dalam menjalankan kegiatannya bank mempunyai peran penting dalam sistem keuangan, yaitu :

1. Pengalihan Aset (asset transmutation)

Yaitu pengalihan dana atau aset dari unit surplus ke unit devisit. Dimana sumber dana yang diberikan pada pihak peminjam berasal pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan keinginan pemilik dana. Dalam hal ini bank berperan sebagai pangalih aset yang likuid dari unit surplus (lender) kepada unit defisit (borrower).

2. Transaksi (transaction)

Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi. Dalam ekonomi modern, trnsaksi barang dan jasa tidak pernah terlepas dari transaksi keuangan. Untuk itu produk-produk yang dikeluarkan oleh bank (giro, tabungan, depsito, saham dan sebagainya)merupakan pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

3. Likuiditas (liquidity)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Untuk kepentingn likuiditas para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Dengan demikian bank memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas dan menyalurkannya kepada pihak yang mengalami kekurangan likuiditas.

4. Efisiensi (efficiency)

Peranan bank sebagai broker adalah menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Disini bank hanya memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Adanya informasi yang tidak simetris (asymmetric information) antara peminjam dan investor menimbulkan masalah insentif. Peran bank menjadi penting untuk memecahkan masalah insentif tersebut. Untuk itu jelas peran bank dalam hal ini yaitu menjembatani dua pihak yang saling berkepentingan untuk menyamakan informasi yang tidak sempurna, sehingga terjadi efisiensi biaya ekonomi.

 

Peranan Bank Indonesia dalam Perbankan

Pada Bab II Pasal 4 point 1 UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dikatakan bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
Secara umum, fungsi bank sentral dalam sistem perbankan antara lain:

  1. i.            Melaksanakan kebijakan moneter dan keuangan
  2. ii.            Memberi nasehat pada pemerintah untuk soal-soal moneter dan keuangan
  3. iii.            Melakukan pengawasan, pembinaan,dan pengaturan perbankan
  4. iv.            Sebagai banker’s bank atau lender of last resort
  5. v.            Memelihara stabilitas moneter
  6. vi.            Melancarkan pembiayaan pembangunan ekonomi
  7. vii.            Mendorong pengembangan perbankan dan sistem keuangan yang sehat.

url diambil dari : id.wikipedia.org/wiki/Bank -

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar